BERIKABARNEWS l – Pemerintah terus mempercepat pemulihan akses darat di Kabupaten Aceh Tengah pascabencana hidrometeorologi. Hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 24 desa di lima kecamatan masih terisolasi akibat dampak lanjutan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Kondisi ini menyebabkan mobilitas warga terganggu dan distribusi logistik belum sepenuhnya pulih.

Data terbaru BPBD Aceh Tengah mencatat 10.914 jiwa terdampak akibat terputusnya akses darat. Upaya penanganan terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan relawan.

Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa tantangan utama di lapangan adalah kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Longsor menutup badan jalan dan sejumlah jembatan putus, sehingga membuka akses darat menjadi pekerjaan yang tidak ringan.

Penanganan difokuskan pada pembersihan material longsor serta pembangunan jalur darurat agar mobilitas warga dan distribusi bantuan dasar dapat segera berjalan.

Wilayah terdampak tersebar di beberapa kecamatan, dengan Kecamatan Ketol menjadi yang terparah. Sembilan desa di wilayah ini masih terisolasi dengan total hampir lima ribu jiwa terdampak akibat jembatan putus. Sejumlah desa sudah bisa dilalui kendaraan roda dua, namun kendaraan roda empat masih belum dapat melintas.

Di Kecamatan Linge, tujuh desa belum terhubung sepenuhnya karena putusnya jembatan dan timbunan longsor, berdampak pada lebih dari dua ribu warga.

Sementara itu, di Kecamatan Rusip Antara, lima desa dengan ribuan jiwa masih mengalami keterisolasian meski sebagian jalur roda dua mulai terbuka. Kerusakan jembatan membuat akses kendaraan besar belum memungkinkan.

Baca Juga : Menlu Sugiono Usung Diplomasi Ketahanan di Tengah Gejolak Global

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Bintang. Beberapa desa terisolasi akibat jembatan rusak dan longsor yang menutup total badan jalan, sehingga aktivitas warga dan layanan dasar masih sangat terbatas.

Prioritas Penanganan dan Distribusi Logistik

Murthalamuddin menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah membuka kembali akses darat agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Pemerintah memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal, terutama di desa-desa yang masih terisolasi.

Percepatan pemulihan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan proses penanganan pascabencana berjalan merata dan tidak meninggalkan warga di wilayah pedalaman Aceh Tengah *

Sumber :

InfoPublik.id