Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri pertemuan BPK RI di Bali membahas transparansi keuangan daerah

BERIKABARNEWS l DENPASAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat menghadiri pertemuan strategis yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penguatan koordinasi tata kelola keuangan daerah, khususnya bagi provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyampaikan bahwa entry meeting bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lanjutnya, merupakan agenda rutin tahunan guna menilai kinerja keuangan sekaligus dasar pemberian opini.

Ia menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, menyatakan komitmen kolektif para kepala daerah untuk menjaga integritas dalam penyusunan LKPD. Ia menilai pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pembelajaran untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

Rudy juga menyoroti tantangan integrasi sistem digital seperti SIPD RI yang perlu diimbangi kesiapan data dan dokumen pendukung dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga : Bank Kalbar Cetak Laba Rp522 Miliar, Ria Norsan Tekankan Penguatan Modal dan Digitalisasi

Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri pertemuan BPK RI membahas akuntabilitas keuangan daerah di Denpasar, Bali, Kamis (12/2/2026).
Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri pertemuan BPK RI membahas akuntabilitas keuangan daerah di Denpasar, Bali, Kamis (12/2/2026).

Sementara itu, Ria Norsan menegaskan bahwa proses pemeriksaan BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

“Pemeriksaan ini bertujuan agar kita dapat meminimalisir kekeliruan dan memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan baik dan benar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dalam tata kelola keuangan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Capaian penilaian terakhir juga berada di atas standar kategori baik.

Sebagai Wakil Bendahara APPSI, Ria Norsan menyambut baik forum ini sebagai wadah memperkuat sinergi antardaerah. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.

Turut mendampingi Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar serta jajaran Inspektorat Provinsi Kalbar. *

Evaluasi Triwulan PMKP, Sekda Kalbar Beri Catatan untuk RSUD Soedarso

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Sekda Kalimantan Barat Harisson saat menghadiri evaluasi Program PMKP di RSUD dr Soedarso Pontianak.

Kuching Specialist Hospital Buka Kantor Perwakilan di Pontianak, Permudah Rujukan Medis ke Malaysia

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Masyarakat Kalimantan Barat kini...

Direktur Utama Kuching Specialist Hospital, Nor Azlina Jemain, saat menghadiri peresmian kantor perwakilan RS Kuching Specialist di Pontianak.

Sinergi BI dan Pemprov Kalbar Percepat Ekonomi Syariah

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Sekda Kalbar Harisson bersama Bank Indonesia Kalbar dalam agenda Coffee Morning penguatan ekonomi syariah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Jumat (22/5/2026)

Pemprov Kalbar Kejar Target UCJ 45,58 Persen

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menerima audiensi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerja Wakil Gubernur, Jumat (22/5/2026).

Pemprov Kalbar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Lewat Sinergi SIKADA

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Sekda Kalbar Harisson saat membuka FGD SIKADA Regional Kalbar di Kantor Bank Indonesia Pontianak.

Aparat Musnahkan Belasan Ton Bawang Ilegal dari Malaysia

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Aparat penegak hukum gabungan...

Petugas gabungan memusnahkan belasan ton bawang ilegal asal Malaysia di Pontianak dalam operasi penegakan hukum perdagangan gelap.

berita terkini