BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Penataan kawasan kumuh di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung meninjau progres pembangunan sarana dan prasarana di lokasi tersebut, Senin (2/3/2026).
Kunjungan tersebut turut didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Bupati Kubu Raya Sujiwo. Rombongan menyusuri lorong-lorong permukiman untuk melihat hasil penataan infrastruktur sekaligus berdialog dengan warga penerima manfaat program.
Wajah permukiman yang sebelumnya terkesan kumuh kini mulai berubah. Perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga sarana dasar lainnya menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kawasan yang lebih sehat dan layak huni.
Sujiwo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kubu Raya. Ia menilai kehadiran dua menteri tersebut menjadi dorongan moral sekaligus bukti nyata komitmen dalam mempercepat penataan kawasan.
“Terima kasih kepada Pak Menteri. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Lasarus, yang telah mengalokasikan aspirasinya untuk anggaran penataan ini,” ujarnya.
Baca Juga : Bupati Sujiwo Targetkan Jalan Poros Teluk Pakedai Tuntas Tahun Ini
Menurut Sujiwo, tantangan penanganan kawasan kumuh di Kubu Raya memang masih cukup besar. Namun ia optimistis dukungan anggaran dari Kementerian PKP dan DPR RI akan terus berlanjut sehingga penataan dapat dilakukan secara bertahap dan menyeluruh.
Kabar baik juga datang bagi warga dengan rumah tidak layak huni (RTLH). Pada 2026, Kabupaten Kubu Raya mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 1.460 unit, tertinggi di Kalimantan Barat. Tahun sebelumnya, daerah ini juga mencatatkan kuota terbanyak dengan sekitar 900 unit.
“Tadi beliau memberikan atensi untuk segera menyampaikan data tambahan, termasuk untuk kawasan kumuh lainnya,” tambah Sujiwo, membuka peluang adanya penambahan kuota.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk memastikan kebijakan tepat sasaran sesuai arahan Presiden terkait satu data nasional, pihaknya akan segera melakukan koordinasi.
“Kami akan segera sinkronisasi di mana letak perbedaannya. Data harus sama karena Presiden menginginkan basis data tunggal dari BPS,” tegasnya.
Kunjungan dua menteri ini diharapkan bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi penguat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya optimistis kawasan kumuh di Parit Baru dan wilayah lainnya dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang lebih tertata, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.*
