Sekda Kalbar Minta ASN Hadirkan Layanan Nyata hingga Pelosok

Sekda Kalbar Harisson membuka webinar pelayanan publik dan meminta ASN menghadirkan layanan nyata hingga daerah pelosok Kalimantan Barat.

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menghadirkan pelayanan publik yang nyata, cepat, dan mudah dirasakan masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

Hal tersebut disampaikan Harisson saat membuka Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 bertema “Manajemen Kualitas Pelayanan Publik” yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara BPSDM Provinsi Kalbar dan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN Samarinda dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN di bidang pelayanan publik.

Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik saat ini menjadi ukuran nyata keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh hanya terpaku pada administrasi dan dokumen perencanaan, tetapi harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Jangan hanya memenuhi standar administratif, tetapi hadirkan layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Harisson menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki tantangan geografis yang cukup besar dengan luas wilayah mencapai 147.307 kilometer persegi yang didominasi kawasan hutan, sungai, dan daerah dengan akses transportasi terbatas.

Ia menyoroti masih adanya masyarakat di wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, transportasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan.

Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Dorong IPSI Tingkatkan Prestasi Atlet

Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan inovasi serta kolaborasi lintas sektor agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“Kondisi geografis yang menantang tidak boleh menjadi alasan. Kita memerlukan strategi kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan dasar tersedia bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kalbar terus memperkuat layanan berbasis digital melalui sejumlah inovasi seperti POLISE (Portal Layanan Berbasis Web), SEKAMPADI atau Survei Kepuasan Masyarakat berbasis daring, hingga aplikasi PEMANDU YANLIK untuk pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara real time.

Baca Juga : Penilaian LCC 4 Pilar Diprotes, Sekda Kalbar Minta Transparansi Juri

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari mengatakan webinar tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat kompetensi ASN agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Windy, pengembangan kapasitas ASN tidak boleh dibatasi oleh wilayah sehingga kolaborasi dengan LAN RI Samarinda dirancang untuk menjangkau peserta secara lebih luas hingga tingkat nasional.

“Kegiatan ini adalah wujud sinergi antara BPSDM Kalbar dengan Pusjar SKPP LAN RI Samarinda yang kami dedikasikan untuk seluruh ASN, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga se-Indonesia,” katanya.

Ia berharap ruang pembelajaran seperti KLIK x Mbak Kepo Belajar dapat terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Ajak IKAMA Jaga Persatuan dan Harmoni Kalbar

Komitmen Pemprov Kalbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga ditunjukkan melalui berbagai capaian sepanjang tahun 2026.

Kalbar berhasil meraih nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,71 kategori sangat baik, nilai kepatuhan pelayanan publik 95,65 yang masuk zona hijau kualitas tertinggi nasional, serta reformasi birokrasi dengan nilai 86,79 kategori A tertinggi di Kalimantan.

Selain itu, Kalbar juga meraih penghargaan terbaik pertama bidang Entrepreneur Government melalui inovasi Creative Financing dan penghargaan pengendalian inflasi terbaik tingkat regional Kalimantan tahun 2026.

Melalui penguatan kapasitas ASN dan inovasi layanan digital, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap pelayanan publik semakin inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke daerah terpencil.*

Anggaran MBG Kalbar 16,8 Miliar Perhari

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran...

Ilustrasi - Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat dengan dukungan anggaran Rp16,8 miliar per hari. (Foto: BGN)

Viral LCC 4 Pilar Kalbar, Siswi SMAN 1 Pontianak Jadi Sorotan

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kontroversi penilaian dalam final...

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan dukungan kepada siswi SMAN 1 Pontianak usai polemik LCC 4 Pilar Kalimantan Barat viral di media sosial.

Gubernur Ria Norsan Pastikan MBG Kalbar Berjalan Tepat Sasaran dan Transparan

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria...

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis di Pendopo Gubernur Kalbar, (11/5/2026).

MPR RI Minta Maaf atas Polemik LCC Empat Pilar 2026 Kalbar

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – MPR RI menyampaikan permintaan...

Suasana pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat.

Kejari Pontianak Ubah Lapangan Futsal Sitaan Jadi Rupbasan

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat...

Ilustrasi - Bangunan lapangan futsal hasil sitaan korupsi yang dialihfungsikan menjadi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Pontianak.

Gubernur Ria Norsan Dorong IPSI Tingkatkan Prestasi Atlet

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria...

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri pelantikan pengurus IPSI Pontianak dan Kubu Raya di Pendopo Gubernur Kalbar.

berita terkini