BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong percepatan inklusi keuangan guna memperluas akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih, Pontianak, Kamis (18/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ria Norsan menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, serta industri perbankan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal kepada masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci agar akses pembiayaan, khususnya bagi sektor produktif dan UMKM, dapat semakin mudah dijangkau sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program TPAKD harus benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya.
Baca Juga : Tiba di Tanah Air, Gubernur Ria Norsan Sambut Jemaah Haji Kalbar di Batam
Pada kesempatan itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, memaparkan capaian kinerja TPAKD Kalbar sepanjang Semester I 2026.
Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja TPAKD Kalbar berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 117,61 persen.
Capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program perluasan akses keuangan yang telah dijalankan di Kalimantan Barat.
Meski demikian, Gubernur Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari pencapaian angka, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, program percepatan akses keuangan harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, memperkuat daya saing UMKM, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Ke depan, Pemprov Kalbar bersama OJK dan sektor perbankan akan memfokuskan program pada tiga aspek utama, yakni peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan perlindungan konsumen.
Baca Juga : Wagub Krisantus Hadiri Paripurna DPRD Kalbar, Bahas Evaluasi APBD 2025
Peningkatan literasi keuangan dinilai penting agar masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan, baik secara konvensional maupun digital.
Sementara perluasan akses pembiayaan diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit kepada pelaku usaha produktif.
Selain itu, penguatan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian serius untuk melindungi masyarakat dari ancaman investasi bodong maupun praktik pinjaman online ilegal.
Ria Norsan optimistis, pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat tercapai jika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal.
Dengan berbagai inovasi program yang terus dikembangkan, Pemprov Kalbar berharap akses keuangan masyarakat semakin luas sehingga mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan dan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.*
