BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalbar yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Agenda paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Dalam forum tersebut, DPRD Kalbar melalui delapan fraksi menyampaikan pemandangan umum, yang berisi catatan, masukan, serta kritik terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Seluruh masukan dari fraksi DPRD tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembangunan di daerah.
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyambut baik berbagai pandangan yang disampaikan oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa setiap masukan merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menghargai dan menerima dengan baik setiap pemandangan umum, catatan, maupun saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi dewan,” ujar Krisantus.
Baca Juga : Target 50 Desa Baru, Sekda Harisson Minta Penataan Desa Kalbar 2026 Fokus Kemandirian
Ia menambahkan, proses evaluasi APBD bukan hanya sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemprov Kalbar juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan DPRD melalui penyusunan Jawaban Eksekutif yang akan disampaikan pada rapat berikutnya. Dokumen tersebut akan berisi penjelasan, klarifikasi, serta langkah-langkah perbaikan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga dengan baik. Kolaborasi ini dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.*
