BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) yang berhasil menembus enam besar nasional dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024.

Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kualitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat terus menunjukkan peningkatan dan mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Proses validasi dan klarifikasi pengukuran IPKD Tahun Ukur 2025 itu diikuti langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Sekretaris Daerah Kalbar Harisson secara daring dari Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (18/6/2026).

Ria Norsan menilai capaian ini patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan masuk enam besar nasional bukan sekadar soal prestise atau penghargaan, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran.

“Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya menghasilkan angka-angka yang baik dalam penilaian,” ujarnya.

Baca Juga : Pemprov Kalbar Perkuat Inovasi Daerah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemprov Kalbar terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah melalui berbagai langkah strategis. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam setiap proses perencanaan hingga realisasi anggaran.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat sejumlah inovasi pelayanan publik yang terintegrasi, termasuk optimalisasi pendapatan daerah dan digitalisasi sistem pengawasan anggaran.

Salah satu fokus utama adalah memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif, efisien, dan bersih. Selain itu, birokrasi layanan publik juga terus disederhanakan agar masyarakat dapat mengakses program pemerintah dengan lebih mudah.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan.

Baca Juga : Lampaui Target, Gubernur Ria Norsan Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan Lewat TPAKD Kalbar

Ria Norsan menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, seluruh program yang dirancang organisasi perangkat daerah harus benar-benar berangkat dari kebutuhan riil warga, terutama pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Provinsi Kalimantan Barat telah terpilih menjadi salah satu daerah untuk validasi dan klarifikasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Ukur 2025 ini,” kata Norsan.

Ia berharap pencapaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur sipil negara di Kalbar untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen mempertahankan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab demi memastikan pembangunan daerah berjalan secara inklusif, merata, dan berkelanjutan.*