BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan program inklusi keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, akses keuangan tidak hanya sebatas layanan perbankan, tetapi juga mampu mendorong pelajar gemar menabung, membantu UMKM berkembang, serta memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Hal itu disampaikan Edi saat mengikuti asesmen TPAKD Award 2026 di Pontive Center, Jumat (31/7/2026). Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, sekolah, pelaku usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, hingga komunitas masyarakat.
Menurut Edi, kolaborasi tersebut membuahkan hasil positif. Pada 2025, capaian program kerja TPAKD Kota Pontianak secara agregat mencapai 145,74 persen.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mendorong perluasan akses keuangan secara lebih nyata dan terukur,” ujarnya.
Salah satu program unggulan TPAKD adalah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Jumlah rekening pelajar meningkat dari 107.121 rekening pada 2023 menjadi 167.210 rekening pada akhir 2025, dengan rata-rata pertumbuhan hampir 26 persen. Nilai tabungan pelajar juga naik dari Rp20,18 miliar menjadi Rp31,74 miliar.
Tak hanya jumlah rekening yang bertambah, tingkat rekening tidak aktif (dormant) juga turun dari 27,56 persen menjadi 19,74 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak pelajar yang aktif menabung.
Baca Juga : Wako Edi Optimalkan Aset Daerah untuk Tingkatkan PAD Kota Pontianak
Untuk memperkuat budaya menabung, Pemkot Pontianak menghadirkan berbagai inovasi, seperti program Tabungan dari Barang Bekas (TABUNGKU) serta edukasi literasi keuangan melalui Tundang, perpaduan tradisi pantun dan gendang Melayu. Pendekatan tersebut dinilai mampu mendekatkan edukasi keuangan dengan budaya lokal sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Di sektor ketenagakerjaan, TPAKD juga memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan pekerja informal. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah peserta aktif pekerja bukan penerima upah meningkat 69,13 persen, dari 8.702 peserta pada 2023 menjadi 14.718 peserta pada akhir 2025.
“Pada 2025, sebanyak 6.489 peserta terlindungi melalui dukungan APBD,” kata Edi.
Sementara itu, digitalisasi UMKM terus diperkuat melalui penggunaan QRIS. Hingga 2025, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak mencapai 186.753, meningkat 12,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan merchant mencapai 28.154 per tahun.
Baca Juga : Kite Antar, Aplikasi Transportasi Online Asli Pontianak Resmi Beroperasi
Pemkot Pontianak juga mengembangkan sistem Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (e-Ponti) untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Pada 2025, penerimaan retribusi melalui QRIS tercatat Rp493,33 juta dan berkontribusi terhadap pendapatan retribusi daerah sebesar Rp29,32 miliar.
Keberhasilan transformasi digital tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Pontianak meraih empat penghargaan Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025.
Edi berharap TPAKD terus menjadi wadah kolaborasi dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat lebih berdaya. Pelajar cerdas finansial, UMKM naik kelas, pekerja rentan terlindungi, dan ekonomi kota semakin kuat,” pungkasnya.*
