BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kerja sama antara Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak semakin diperkuat melalui Sidang Ke-39 Kelompok Kerja Bersama (KK/JKK) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) yang ditutup di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah program strategis untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Penutupan sidang dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Agenda tersebut ditandai dengan penandatanganan kertas kerja hasil persidangan oleh Ketua KK SOSEK MALINDO Kalbar, Harisson, bersama Pengerusi JKK SOSEK MALINDO Sarawak, Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Bin H. Zaidel.
Krisantus menegaskan, seluruh hasil kesepakatan harus segera diimplementasikan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
“Kerja sama ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Kita ingin hasil yang telah disepakati segera diwujudkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah,” ujarnya.
Baca Juga : Ria Norsan Resmikan GMD di Teluk Batang, Fokus Tingkatkan Pelayanan dan Tekan Inflasi
Menurut Krisantus, dinamika dan perbedaan pandangan yang muncul selama persidangan justru menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan semangat kerja sama antara Kalimantan Barat dan Sarawak.
Sementara itu, Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Bin H. Zaidel menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat sinergi kedua wilayah. Ia menilai keberhasilan SOSEK MALINDO bergantung pada konsistensi kedua pihak dalam merealisasikan seluruh hasil yang telah disepakati.
Baca Juga : Sidang SOSEK MALINDO ke-39 Perkuat Kerja Sama Kalbar-Sarawak
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Sarawak juga mengundang delegasi Indonesia untuk menghadiri Borneo Economic Forum yang akan digelar pada 7 Oktober 2026 di Kuching.
Sidang Ke-39 SOSEK MALINDO menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan, peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan lintas batas, penguatan keamanan kawasan perbatasan, perlindungan lingkungan hidup, serta pengembangan sektor sosial, pariwisata, dan kebudayaan.*
