BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya menjadi wilayah dengan sebaran titik api yang dominan, terutama di kawasan lahan gambut.
Pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan karhutla Kalbar melalui operasi pemadaman darat dan udara. Upaya tersebut juga diperkuat dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan kondisi terkini karhutla dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Rapat tersebut diikuti Ria Norsan secara hybrid dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (15/9/2026).
Norsan mengatakan sebaran titik api masih dominan berada di kawasan gambut Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya.
Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI-Polri, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus kami lakukan bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA),” ujar Norsan.
Baca Juga : Intrusi Air Laut Bikin PDAM Asin, Pemprov Kalbar Salurkan Air Bersih
Selain memicu kebakaran lahan, kondisi kemarau juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kalimantan Barat.
Salah satu dampaknya adalah penurunan kualitas air akibat fenomena intrusi air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan air PDAM di sejumlah wilayah berubah menjadi asin.
Sementara itu, kualitas udara di Kota Pontianak sempat memburuk hingga mencapai kategori berbahaya akibat kepungan kabut asap karhutla.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kalbar menggeser alokasi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.
Penyaluran air bersih dan pembagian masker juga dilakukan secara masif untuk membantu masyarakat yang terdampak kemarau dan kabut asap.
Selain bantuan tersebut, Peserta Didik Sespimti Dikreg 36 diterjunkan sebagai Satgas Edukasi. Mereka memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Baca Juga : Ria Norsan Terima 12 Peserta Sespimti Polri untuk Cegah Karhutla
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam menyampaikan empat instruksi utama untuk memperkuat penanganan karhutla di berbagai daerah.
Instruksi pertama adalah memperketat deteksi dini melalui patroli terpadu, terutama di kawasan rawan gambut dan wilayah konsesi.
Kedua, pemerintah daerah dan unsur terkait diminta mempercepat pemadaman agar api tidak meluas.
Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan perlu diperkuat, baik terhadap perorangan maupun korporasi.
Keempat, edukasi publik mengenai pencegahan karhutla harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi penanganan karhutla tersebut diikuti jajaran gubernur, pangdam, kapolda, kejaksaan tinggi, hingga BPBD dari berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat sinergi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak fenomena El Nino sekaligus mencegah meluasnya karhutla di Kalimantan Barat dan wilayah lainnya sepanjang 2026.*
