BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan air payau yang berulang setiap musim kemarau.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan meminta seluruh pemangku kepentingan menyusun strategi mitigasi yang terencana, terpadu, dan dapat diterapkan dalam jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalbar di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Krisantus mengatakan, karhutla dan krisis air payau menjadi persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, fenomena El Nino pada 2026 turut meningkatkan potensi kebakaran. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat penanganan hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi.
Ia menegaskan, karhutla bukan hanya persoalan kerusakan vegetasi dan lingkungan, tetapi juga bencana multisektoral yang dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.
Baca Juga : Wagub Krisantus Dorong Peran Strategis KADIN Kalbar Gerakkan Ekonomi Daerah
Asap akibat karhutla dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan. Selain itu, jarak pandang yang terganggu dapat berdampak terhadap penerbangan, lalu lintas darat, hingga transportasi sungai.
Dampaknya juga dirasakan pada sektor sosial dan ekonomi, mulai dari terganggunya kegiatan pendidikan dan produktivitas masyarakat hingga operasional pemerintahan.
“Asap setiap tahun, air payau setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini. Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul,” tegas Krisantus.
Rapat koordinasi tersebut diikuti jajaran perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), serta perwakilan perusahaan perkebunan.
Dalam forum tersebut, Krisantus mendorong penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui deteksi dini serta kesiapan personel sebelum titik api meluas.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau aktivitas pembakaran lahan secara ilegal.
Selain itu, teknologi perlu dioptimalkan untuk mendukung pemantauan hotspot dan penanganan karhutla di lapangan.
Baca Juga : Wagub Krisantus Dorong Koperasi Merah Putih Kalbar Terintegrasi dengan Ekonomi Warga
Selain karhutla, Pemprov Kalbar juga menaruh perhatian pada persoalan air bersih akibat intrusi air asin yang terjadi di sejumlah permukiman saat musim kemarau.
Krisantus mendorong agar persoalan air payau yang berulang dapat ditangani melalui langkah teknis jangka panjang.
Salah satunya dengan mempercepat pembangunan reservoir, waduk, serta sarana penampungan air baku dalam skala besar. Pemerintah juga didorong melakukan kajian teknis untuk mengembangkan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar yang dapat digunakan masyarakat.
Krisantus berharap hasil rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada dokumen administratif. Seluruh pembahasan diharapkan segera diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Barat.*
