BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi pemerintah. Ia menilai praktik tersebut merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama penyaluran beras tersebut.
Kecaman itu disampaikan Amran saat meninjau Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Menurut Amran, dugaan penyelewengan beras bersubsidi merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan karena mengambil hak masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan dengan harga terjangkau.
“Ini adalah biadab, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini,” tegas Amran saat meninjau lokasi.
Baca Juga : BMKG Pastikan Siklon Tropis ARNAB Tak Berdampak Signifikan
Dugaan pengoplosan dilakukan dengan mengemas ulang beras SPHP dan mencampurnya dengan beras lain agar dapat dipasarkan sebagai beras premium.
Beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Harga jual yang menjadi acuan dalam kasus ini sebesar Rp12.500 per kilogram.
Namun, berdasarkan temuan yang disampaikan, beras tersebut diduga dikemas ulang dan dijual dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram.
Temuan awal di lokasi menunjukkan jumlah beras yang terindikasi dioplos mencapai 600 ton. Jumlah keseluruhan yang diduga terlibat dalam praktik tersebut diperkirakan berpotensi mencapai ribuan ton.
Amran menegaskan, penyelewengan tersebut sangat merugikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses terhadap bahan pangan bersubsidi.
“Beras ini untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan, desil 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Ini sangat dibutuhkan, tetapi mereka masih bisa melakukan perampokan yang dilakukan ini,” ujar Amran.
Baca Juga : Bea Cukai Gagalkan Ekspor Ilegal Emas di Lima Bandara Indonesia
Amran menilai dugaan pengoplosan beras SPHP mencederai rasa keadilan masyarakat, terlebih ketika pemerintah bersama petani terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras di tengah krisis pangan global.
Ia mengapresiasi langkah Polres Jakarta Timur dalam mengungkap dugaan penyelewengan tersebut. Amran juga meminta kepolisian menelusuri kasus itu secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
Penyelidikan, menurutnya, perlu dilakukan hingga ke akar jaringan, termasuk mendalami dugaan keterkaitan pasokan beras dengan gudang Bulog di Kelapa Gading.
Selain mendorong penegakan hukum, Amran menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat dalam praktik penyelewengan beras bersubsidi.
Ia menyatakan siap mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan, terhadap pegawai yang terbukti terlibat.
Pemerintah berharap pengusutan kasus ini dapat mencegah penyalahgunaan beras bersubsidi sekaligus memastikan program SPHP tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.*
