BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar) pada triwulan II 2026 mencapai 5,61 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen. Pemerintah Provinsi Kalbar pun menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan secara merata, perluasan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan manfaat pembangunan menjadi tantangan yang perlu diperhatikan di tengah capaian ekonomi tersebut.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Hendra, dalam Konferensi Pers APBN/APBD Kalimantan Barat Edisi Oktober 2026 di Ruang Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Baca Juga : Pemprov Kalbar Permanenkan Rekayasa Lalu Lintas Jembatan Kapuas I

Hendra menjelaskan, berdasarkan lapangan usaha, sektor penyediaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi di Kalbar, yakni 12,71 persen. Sementara itu, sektor jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen.

Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah tumbuh 17,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga meningkat sebesar 2,08 persen.

Struktur ekonomi Kalbar masih ditopang oleh empat sektor utama. Pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 20,96 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 16,27 persen, perdagangan dan reparasi kendaraan sebesar 14,31 persen, serta konstruksi sebesar 12,63 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar dengan porsi 48,24 persen. Selanjutnya, investasi menyumbang 33,69 persen, sedangkan ekspor barang dan jasa berkontribusi sebesar 20,75 persen.

Menurut Hendra, capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka statistik. Pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan setiap sektor agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Kita perlu memahami sektor yang berkembang maupun yang mengalami penurunan, serta memastikan dampaknya dirasakan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan,” kata Hendra.

Baca Juga : Terima Aspirasi Mahasiswa, Gubernur Ria Norsan Paparkan Langkah Strategis Pemerintah

Untuk mendukung pembangunan daerah, Pemprov Kalbar menetapkan target pendapatan dalam APBD 2026 sebesar Rp5,81 triliun. Sementara itu, alokasi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6,26 triliun.

Hendra menegaskan, anggaran tersebut harus dikelola secara efektif dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan anggaran juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Pembangunan daerah mengacu pada tiga prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yaitu pembangunan manusia, penguatan ekonomi, serta infrastruktur dan layanan dasar.

Selain menjalankan prioritas pembangunan daerah, Pemprov Kalbar berkomitmen mengawal berbagai program strategis nasional. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, serta program perumahan rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto, mengapresiasi sinergi antara Pemprov Kalbar dan instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Menurut Budi, konferensi pers APBN/APBD yang rutin digelar merupakan bentuk keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan keuangan negara. Informasi tersebut mencakup pengelolaan anggaran, transfer ke daerah, hingga realisasi penerimaan pajak dan bea cukai.

Ia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah penting untuk memastikan anggaran direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar anggaran dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkas Budi.*