BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menetapkan rekayasa lalu lintas kendaraan angkutan barang di kawasan Duplikasi Jembatan Kapuas I secara permanen. Kebijakan ini diambil setelah masa uji coba dinilai mampu membantu mengurai kemacetan dan memperlancar arus kendaraan.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan rekayasa lalu lintas memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Karena itu, pengaturan yang sebelumnya diterapkan dalam masa uji coba kini diberlakukan secara permanen.
Baca Juga : Ria Norsan: Perubahan IAIN Pontianak Menjadi UIN Buka Peluang Pendidikan
Dalam skema baru tersebut, Pemprov Kalbar mengatur jalur kendaraan angkutan barang berdasarkan kondisi muatannya. Kendaraan roda enam yang membawa muatan dari arah Kubu Raya menuju Pontianak diwajibkan melintasi Jembatan Kapuas II.
Sementara itu, kendaraan angkutan barang yang sudah kosong setelah melakukan bongkar muat diperbolehkan melewati Duplikasi Jembatan Kapuas I.
Pengaturan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan jalur penghubung antara Pontianak dan Kubu Raya sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan jembatan.
Selain membantu kelancaran perjalanan, skema tersebut juga memberikan efisiensi jarak tempuh yang cukup besar. Jika sebelumnya perjalanan mencapai 16,4 kilometer, kini jaraknya menjadi hanya 2,3 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar enam menit.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Susun Aturan Perladangan untuk Cegah Karhutla
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan bahwa pemerintah provinsi bersama instansi terkait akan terus mendorong pengembangan infrastruktur penunjang untuk mengatasi kemacetan secara berkelanjutan.
Penerapan rekayasa lalu lintas secara permanen diharapkan dapat meningkatkan kelancaran konektivitas transportasi antara Pontianak dan Kubu Raya. Pengaturan jalur yang sesuai serta kedisiplinan pengguna jalan menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut berjalan efektif.
Dengan arus lalu lintas yang lebih tertata, distribusi barang diharapkan semakin efisien dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Kondisi ini juga diharapkan mendukung aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat.*
