BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat nihil per Rabu (28/10/2026). Meski perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan hasil positif, kewaspadaan tetap perlu diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus mengintensifkan pemantauan dan deteksi dini agar kondisi tersebut dapat dipertahankan. Langkah ini dinilai penting mengingat potensi kebakaran masih perlu diantisipasi di berbagai wilayah.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemadaman, pendinginan area terdampak, hingga pemantauan di lapangan.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Permanenkan Rekayasa Lalu Lintas Jembatan Kapuas I
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat, TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, dan masyarakat berperan penting dalam mengendalikan kebakaran serta mencegah dampak asap meluas.
“Kondisi ini merupakan hasil kerja keras bersama. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mempertahankan situasi ini dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar, serta segera melapor jika menemukan indikasi kebakaran,” ujar Ria Norsan.
Pemprov Kalbar juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca masih perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan karhutla.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan berpotensi turun di sejumlah wilayah Kalbar hingga 2 November 2026.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Susun Aturan Perladangan untuk Cegah Karhutla
Namun, sebaran curah hujan diperkirakan tidak merata. Karena itu, petugas dan masyarakat diminta tetap menjaga kesiapsiagaan meskipun jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi saat ini tercatat nihil.
Pemprov Kalbar berkomitmen melanjutkan edukasi kepada masyarakat, patroli untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, serta menyiapkan langkah penanganan cepat apabila ditemukan titik api.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan kondisi nihil hotspot sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Kalimantan Barat.*
