BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menargetkan layanan angkutan umum perkotaan mulai beroperasi pada Mei 2027 melalui program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan. Pada tahap awal, layanan ini direncanakan mencakup dua koridor untuk memberikan alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengembangan angkutan umum menjadi salah satu upaya menghadapi pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan kepadatan lalu lintas di Kota Pontianak.
Menurut Edi, tantangan utama dalam menghadirkan transportasi publik adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujarnya setelah koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga trayek. Namun, uji coba tahap awal akan dilaksanakan pada dua koridor terlebih dahulu.
Koridor pertama menghubungkan Rusunawa Harapan Jaya dengan RSUD dr. Soedarso, dengan panjang rute sekitar 21,04 kilometer. Untuk melayani rute ini, disiapkan delapan armada yang terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.
Sementara itu, koridor kedua menggunakan pola melingkar atau looping, dengan rute dari TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam. Panjang rute ini sekitar 34,52 kilometer dan membutuhkan 11 armada, terdiri atas 10 bus operasional serta satu bus cadangan.
“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” ujar Suhartana.
Baca Juga : Harga Pangan Pontianak Relatif Stabil, Cabai Mulai Turun
Suhartana menerangkan, program BTS merupakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator transportasi dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Standar tersebut mencakup enam aspek, yakni keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan. Penerapan standar ini diharapkan memastikan masyarakat memperoleh layanan angkutan umum yang layak.
Operasional kedua koridor ditargetkan berjalan penuh saat peluncuran pada Mei 2027. Pada masa pengenalan, pemerintah juga merencanakan layanan tanpa tarif agar masyarakat dapat kembali mengenal dan mencoba angkutan umum perkotaan.
“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” jelasnya.
Untuk mendukung keamanan dan pengawasan, armada direncanakan dilengkapi kamera CCTV, GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus.
PT Surveyor Indonesia juga akan membantu pengelolaan dan verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Edi Rusdi Kamtono menegaskan, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting agar layanan angkutan umum dapat berjalan optimal. Pemerintah perlu menyiapkan halte, titik pemberhentian yang mudah dijangkau, rambu, serta fasilitas pendukung yang terhubung dengan aktivitas masyarakat.
Selain itu, keteraturan jadwal, keselamatan, dan kenyamanan penumpang harus menjadi perhatian agar masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum secara berkelanjutan.
“Transportasi umum harus terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. Titik pemberhentian harus mudah dijangkau dan fasilitasnya mendukung kenyamanan penumpang. Ini yang perlu kita persiapkan bersama agar layanan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Dari sisi pembiayaan, program BTS direncanakan mendapat dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama. Setelah periode tersebut, pengelolaan layanan akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak agar dapat dilanjutkan secara mandiri.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, serta sistem pengelolaan yang mampu menjaga kualitas pelayanan dalam jangka panjang.
“Program ini harus kita persiapkan secara matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kita perlu memastikan layanan berjalan baik, kebutuhan operasional diperhitungkan, dan pengelolaannya dapat berkelanjutan,” kata Edi.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Buka Ruang bagi Orang Muda dalam Pembangunan
Edi mengakui, pengoperasian bus umum di Pontianak memiliki tantangan tersendiri karena kondisi jalan yang relatif sempit dan kepadatan lalu lintas yang tinggi.
Oleh sebab itu, sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi setelah layanan beroperasi diperlukan untuk mengukur efektivitas program sekaligus menentukan perbaikan yang dibutuhkan.
“Kondisi jalan kita tidak terlalu lebar dan kepadatannya tinggi. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena kehadiran bus umum juga akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Kita harapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kepadatan dapat berkurang. Nanti kita evaluasi dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Suhartana menambahkan, keberlanjutan program BTS tidak hanya bergantung pada operasional armada, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan mengelola layanan setelah dukungan Kementerian Perhubungan berakhir.
“Karena itu, kesiapan pemerintah daerah, termasuk dari sisi infrastruktur dan pengelolaan operasional, menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan layanan,” tutupnya.*
