BERIKABARNEWS l JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang tidak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga melarang produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dokumen fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. KH Aminuddin Yaqub. Ketetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada berbagai dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof. Niam, Senin (9/11/2026).
Baca Juga : Politikus Senior PDIP dan Wartawan Kawakan Panda Nababan Meninggal Dunia
MUI menerangkan, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
Kandungan nikotin dalam vape dinilai memiliki sifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan. Zat tersebut juga berpotensi memberikan dampak buruk terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik hukumnya haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Larangan tersebut juga menjadi langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Selain penggunaan, MUI turut menetapkan bahwa aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Tidak hanya menetapkan ketentuan hukum, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait, aparat penegak hukum, serta masyarakat.
Baca Juga : BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem 6–12 November 2026
MUI mendorong Presiden dan DPR untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian, MUI merekomendasikan penyusunan kebijakan pelarangan penggunaan vape dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat. Kedua kementerian juga diminta mengevaluasi dan melarang perizinan industri rokok elektrik.
Sementara itu, BPOM, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta aparat penegak hukum didorong memperketat pengawasan produk rokok elektrik. Pengawasan juga perlu diarahkan untuk menutup peluang penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika dan menindak setiap pelanggaran hukum.
MUI turut mengajak masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga, untuk menghindari penggunaan rokok elektrik. Lembaga pendidikan juga diharapkan meningkatkan edukasi mengenai bahaya nikotin dan risiko ketergantungan.
Melalui fatwa tersebut, MUI berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mencegah ancaman penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang lainnya.**
