BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, mayoritas perusahaan berada di Kalimantan Barat (Kalbar).

Penertiban dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap HGU perusahaan sebagai tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Nusron menjelaskan, 11 perusahaan tersebut direkomendasikan untuk dikenai pencabutan HGU. Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor atau pemegang saham dari dalam negeri.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca Juga : 120 Anggota DPR Usulkan HMP untuk Pemakzulan Gibran

Sejumlah Perusahaan di Kalbar Terkena Penertiban HGU

Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster. Penentuan sanksi mempertimbangkan luas lahan terbakar, kelengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, riwayat kebakaran berulang, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.

Pada klaster pertama, pemerintah menetapkan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan karena luas lahan terbakar lebih dari 50 persen dan terjadi kebakaran berulang.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, pada klaster kedua, pemerintah memastikan tidak akan memperpanjang maupun memperbarui eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020.

Kebijakan itu diambil karena perusahaan memiliki riwayat kebakaran berulang dan kondisi sarana serta prasarana pemadam kebakaran yang dinilai buruk.

Pada klaster ketiga, ATR/BPN memutuskan tidak menerbitkan HGU baru bagi tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencabut izin usaha perkebunan perusahaan terkait.

Ketiga perusahaan tersebut meliputi PT ANI dengan luas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Seluruhnya berlokasi di Kalimantan Barat.

Sementara itu, klaster keempat menyasar PT SAE yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut dikenai sanksi pencabutan sebagian HGU karena luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen, meskipun ditemukan ketidaksesuaian pada sarana dan prasarana.

Adapun pada klaster kelima, ATR/BPN masih melakukan pendalaman dan validasi data terhadap enam bidang HGU milik tiga perusahaan sebelum menetapkan keputusan akhir.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT STP dengan bidang HGU seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare, PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, serta PT JMS seluas 4.928,70 hektare dan 521,87 hektare.

Baca Juga : Indonesia-Singapura Bentuk Gugus Tugas Bersama untuk Tekan Karhutla

ATR/BPN Segera Umumkan Keputusan Penertiban

Nusron menegaskan, setiap keputusan administratif terkait penertiban HGU harus memiliki landasan hukum yang kuat dan melalui proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian lapangan, hingga rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

Saat ini, proses penertiban telah memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” tegas Nusron.

Penertiban HGU tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembatalan HGU pada lahan terbakar.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan perkebunan di Indonesia dapat berjalan lebih bertanggung jawab serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang.**