BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang taat memenuhi kewajiban perpajakan melalui Anugerah Pajak Award 2026. Selain penghargaan bagi wajib pajak berprestasi, Pemkot juga memberikan insentif melalui program Gebyar Pajak bagi masyarakat yang melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2026 sebelum jatuh tempo.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kepatuhan wajib pajak memiliki kontribusi besar dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah. Penerimaan pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Edi menjelaskan, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam membiayai berbagai program pembangunan. Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak perlu terus dilakukan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan.
Beberapa sektor yang membutuhkan perhatian di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.
Menurutnya, masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami maupun menjalankan kewajibannya. Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar kesadaran membayar pajak semakin baik.
“Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik,” jelasnya.
Baca Juga : Pontianak Bidik Juara Umum MTQ Kalbar 2027, Siapkan Pembinaan Kafilah
Untuk meningkatkan penerimaan sekaligus mempermudah pelayanan, Pemkot Pontianak terus memperluas digitalisasi sistem perpajakan. Bekerja sama dengan Bank Kalbar, pemerintah telah mengembangkan sejumlah fasilitas pembayaran dan pengawasan transaksi, termasuk pemasangan tapping box, sistem pembayaran elektronik, serta perangkat perekam data transaksi usaha.
Edi berharap pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Selain itu, masyarakat juga semakin mudah memenuhi kewajiban pembayaran melalui berbagai kanal digital.
“Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel,” katanya.
Upaya Pemkot Pontianak dalam memperluas transaksi digital dan akses keuangan daerah juga membuahkan penghargaan. Pada 2026, Pontianak meraih predikat TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Edi berharap Anugerah Pajak Award dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha semakin disiplin membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan perpajakan merupakan salah satu bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD Amirullah menjelaskan, penerima Anugerah Pajak Award 2026 ditentukan melalui proses evaluasi berdasarkan sejumlah indikator.
Kriteria penilaian meliputi kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besaran kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai kategori, hingga keaktifan menggunakan kanal pembayaran non-tunai.
Penilaian juga memperhitungkan dukungan wajib pajak terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk pemanfaatan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha.
“Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” katanya.
Selain memberikan penghargaan, Pemkot Pontianak menghadirkan program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah melunasi PBB Tahun 2026 sebelum batas waktu pembayaran.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Sepatu untuk Siswa Sekolah Rakyat
Wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah. Amirullah menilai pemberian insentif tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Dengan pendekatan tersebut, optimalisasi penerimaan daerah tidak hanya mengandalkan pengawasan, tetapi juga melalui pemberian kemudahan dan penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak.
Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan belanja pemerintah melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), pemerintah telah melakukan evaluasi dan penguatan pemanfaatan KKPD untuk mempercepat transaksi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Amirullah.
Ia berharap Anugerah Pajak Award 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.
“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Bapak dan ibu adalah mitra strategis pemerintah dan pahlawan pembangunan daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya.**
