Menkeu Purbaya Tegaskan Tindakan Tegas Berantas Impor Ilegal Pakaian Bekas

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menindak tegas pelaku impor ilegal pakaian bekas demi melindungi industri dalam negeri. (instagram.com/purbayayudhi_official)

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik impor ilegal pakaian bekas yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Dalam upaya ini, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menindak tegas pihak-pihak yang menolak kebijakan pelarangan impor pakaian bekas.

“Siapa yang nolak, saya tangkap duluan,” ujar Menkeu Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas bukan sekadar tindakan penertiban, tetapi langkah strategis untuk melindungi industri tekstil nasional dari praktik ilegal yang mengganggu pasar domestik. Ia juga menilai penolakan terhadap kebijakan tersebut bisa menjadi indikasi keterlibatan dalam jaringan impor ilegal.

Fokus Penindakan Beralih ke Pelabuhan

Menkeu Purbaya menjelaskan, fokus utama penindakan akan diarahkan pada pelabuhan dan titik masuk barang impor, bukan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Senen. Pemerintah akan memperketat pengawasan di jalur distribusi awal agar suplai barang bekas berkurang secara alami.

“Kami tidak akan razia di pasar, tapi menutup sumber masuknya. Kalau pasokan berhenti, jualannya otomatis turun,” jelasnya.

Ia juga mendorong para pedagang untuk beralih ke produk dalam negeri. Menurutnya, melegalkan barang impor ilegal justru akan membunuh industri lokal yang memproduksi pakaian secara sah dan berdaya saing.

Baca Juga : Mendag Busan Tegaskan Peran Indonesia di KTT ASEAN: Integrasi Ekonomi Kunci Sentralitas Kawasan

Sanksi Berat untuk Mafia Impor Ilegal

Pemerintah kini menyiapkan sanksi berlapis yang lebih berat bagi para pelaku dan mafia impor ilegal pakaian bekas guna menciptakan efek jera maksimal.

Purbaya menyebut, penegakan hukum selama ini kerap merugikan negara karena pemerintah harus menanggung biaya pemusnahan barang dan pembiayaan pelaku di penjara.

Ke depan, para pelaku akan menghadapi kombinasi sanksi tegas, antara lain:

  • Barang dimusnahkan.
  • Pelaku dikenai denda berat.
  • Pelaku dipenjara.
  • Pelaku di-blacklist dan dilarang impor seumur hidup.

“Yang terlibat akan saya larang impor seumur hidup,” tegas Purbaya menutup keterangannya. *

 

Sumber : 

Inf0Publik.id

Dukungan Psikososial untuk Anak Korban Banjir Aceh

BERIKABARNEWS l ACEH – Pemulihan psikologis anak-anak korban...

Anak-anak korban banjir Aceh mengikuti kegiatan pemulihan psikososial pascabencana. (InfoPublik.id)

Raffi Ahmad Kunjungi Korban Banjir Padang Pariaman

BERIKABARNEWS l PADANG – Utusan Khusus Presiden Republik...

Raffi Ahmad mengunjungi dan berdialog dengan korban banjir di Nagari Pasie Laweh, Padang Pariaman. (instagram.com/raffinagita1717)

Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Hanguskan 350 Kios, Kerugian Capai Rp10 Miliar

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kebakaran hebat melanda Pasar...

Asap tebal membumbung dari area Los C2 Pasar Induk Kramat Jati setelah kebakaran. (x.com/MurtadhaOne1)

Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung

BERIKABARNEWS l BANDUNG – Kabar mengejutkan datang dari...

Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. (instagram.com/ataliapr)

BNPB Percepat Penyaluran Bantuan Bencana Aceh Lewat Jalur Darat

BERIKABARNEWS l – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan...

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, memberikan keterangan terkait distribusi logistik bencana Aceh. (BNPB)

BNPB Perpanjang Pencarian Korban Bencana Hidrometeorologi

BERIKABARNEWS l – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan...

Tim SAR BNPB dan Basarnas melakukan pencarian korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (x.com/RohtaAnjulian)

berita terkini