BERIKABARNEWS l BANDAR LAMPUNG – Pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) menjadi sinyal peringatan serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia. Isu tersebut mengemuka dalam Forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menilai kondisi fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa ketergantungan penuh pada dana pusat.
Edi menjelaskan, dalam forum tersebut para wali kota tidak hanya melakukan evaluasi capaian pembangunan sepanjang tahun 2025, tetapi juga memetakan berbagai tantangan perkotaan yang semakin kompleks.
“Isu yang dibahas cukup luas, mulai dari dampak pengurangan TKD hingga persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya usai menyampaikan pidato akhir tahun di Forum APEKSI Outlook, Sabtu (20/12/2025).
Selain itu, forum juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap sejumlah program nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Kreativitas Daerah Jadi Kunci Hadapi Tekanan Fiskal
Menurut Edi, kebijakan pengurangan TKD berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah kota. Namun kondisi tersebut harus disikapi dengan pendekatan dan strategi baru dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kita harus lebih kreatif, memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa menghambat pelayanan publik dan pembangunan,” tegas Ketua APEKSI Komwil V.
Baca Juga : Yanieta Paparkan Peran Strategis Istri Wali Kota dalam Branding Daerah
Sebagai solusi jangka panjang, Edi Kamtono menekankan pentingnya mendorong iklim investasi daerah melalui transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Menurutnya, peningkatan investasi akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Pelayanan publik harus terus dibenahi agar investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan kota dapat berkembang secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Edi memastikan seluruh masukan dan aspirasi para wali kota yang disampaikan dalam forum APEKSI Outlook 2025 akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi organisasi.
“Hasil pembahasan ini selanjutnya akan disampaikan dan dibahas di tingkat kementerian sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional,” tutupnya. *
Prokopim
