BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyusunan anggaran tersebut diarahkan pada enam prioritas pembangunan untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Pontianak, Senin (26/10/2026).
Krisantus menjelaskan, kebijakan anggaran tahun mendatang disusun dengan mengacu pada enam fokus pembangunan nasional dan daerah. Prioritas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Baca Juga : Ria Norsan Dorong UMKM Kalbar Naik Kelas Lewat Bursa Wirausaha Unggulan 2026
Enam prioritas pembangunan itu mencakup penguatan ekonomi dan hilirisasi sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Selain itu, Pemprov Kalbar juga memprioritaskan penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan hidup, dan penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital.
Menurut Krisantus, seluruh kebijakan anggaran harus disusun secara terarah agar program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap alokasi dana dalam APBD Kalbar 2027 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Kalbar dan DPRD Kalbar dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan anggaran. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian daerah.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Perkuat Persatuan Lewat Budaya Melayu di HUT ke-255 Pontianak
Melalui APBD 2027, Pemprov Kalbar menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, serta pengurangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.
“Seluruh program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas pembangunan dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tegas Krisantus.
Dengan mengarahkan anggaran pada enam prioritas tersebut, Pemprov Kalbar berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata, daya saing ekonomi semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.*
