BERIKABARNEWS l BALI – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bergerak cepat menyusun arah kebijakan organisasi usai pengukuhan pengurus di Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui rapat pengurus perdana yang digelar di Hotel Hyatt Regency Bali, Jumat (13/2/2026), APPSI menegaskan komitmennya menjadi jembatan strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, diperlukan kehadiran langsung serta komitmen kuat dari para gubernur 38 provinsi dalam setiap agenda organisasi.
“Untuk bisa APPSI berjuang dan maju, kita perlu komitmen bersama. Kita bersatu pun belum tentu berhasil, apalagi kalau kita bercerai-berai,” tegas Rudy di hadapan jajaran pengurus dari berbagai wilayah, mulai Maluku hingga Papua Pegunungan.
Dalam rapat tersebut, APPSI menyepakati sejumlah agenda strategis tahun 2026. Di antaranya penyusunan program kerja tahunan, rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memperbarui AD/ART, hingga pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tematik.
FGD akan membahas persoalan dana APBD yang mengendap di perbankan serta optimalisasi dana bagi hasil (DBH) lintas sektor. APPSI juga mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Selain isu fiskal, organisasi ini juga menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM. Workshop direncanakan digelar di NTB untuk mendorong pelaku usaha lokal naik kelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Baca Juga : Zona Hijau Diraih, Krisantus Dorong OPD Perkuat Reformasi Birokrasi
Isu paling krusial yang mencuat dalam rapat adalah kapasitas fiskal daerah yang semakin terhimpit. Wakil Bendahara Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memaparkan dampak signifikan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia mencontohkan Kabupaten Melawi dengan APBD sekitar Rp800 miliar yang harus mengalami pemotongan TKD sebesar Rp275 miliar. Di sisi lain, daerah tetap dibebani kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Belanja pegawai melonjak hingga 67–70 persen dari APBD. Setelah ditambah biaya operasional rutin, total penggunaan APBD mencapai 92 persen. Hanya tersisa 8 persen untuk pelayanan publik dan pembangunan. Ini melumpuhkan kapasitas fiskal daerah,” ungkap Ria Norsan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan dan kualitas pelayanan publik jika tidak segera dicarikan solusi bersama.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menyikapi kemungkinan berlanjutnya pemotongan TKD hingga 2027, APPSI merancang langkah kolektif bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
APPSI mengusulkan pertemuan langsung dengan Presiden RI, didampingi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, guna membahas solusi atas kebijakan transfer anggaran yang dinilai membebani daerah.
Selain itu, APPSI akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gorontalo. Hasil Rakernas tersebut akan menjadi rekomendasi kebijakan anggaran 2027 yang akan diperjuangkan sejak awal pembahasan di DPR RI.
Dengan penguatan sinergi antarprovinsi dan dorongan transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hingga Minerba, APPSI optimistis pemerintah provinsi dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah pembangunan nasional yang berkeadilan dan berpihak pada daerah.*
Sumber :
MC Kalbar
