BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat integritas sebagai upaya mencegah praktik korupsi.
Pesan tersebut disampaikan Ria Norsan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi 2026 di Balai Petitih, Selasa (15/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan mengingatkan ASN agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Intrusi Air Laut Bikin PDAM Asin, Pemprov Kalbar Salurkan Air Bersih
Menurut Ria Norsan, korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan dana secara langsung. Ketidaksesuaian dalam administrasi dan pertanggungjawaban anggaran juga perlu menjadi perhatian.
Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan perjalanan dinas. Ia meminta setiap penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Ria Norsan menilai pemerintahan yang bersih tidak akan terwujud tanpa sistem administrasi yang dijalankan secara tertib dan penuh tanggung jawab.
Ria Norsan juga mendorong seluruh pegawai Pemprov Kalbar membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
ASN diminta menolak segala bentuk gratifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan jabatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga independensi aparatur sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan.
Selain itu, fasilitas dan anggaran negara harus digunakan secara jujur dan efisien. Nilai kejujuran juga diminta menjadi bagian dari budaya kerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga : Erlina Ria Norsan Tekankan Ketahanan Keluarga di Safari Dakwah Maulid Nabi
Ria Norsan optimistis penguatan integritas seluruh jajaran ASN dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalbar.
Ia berharap prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas terus diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Dengan komitmen tersebut, lingkungan kerja Pemprov Kalbar diharapkan semakin bersih dan mampu mencegah praktik korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.*
