BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Sepanjang 2025, realisasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kubu Raya tercatat mengalami peningkatan signifikan.
Kabar menggembirakan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, usai menghadiri Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Yusran, capaian positif tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk memasang target yang lebih tinggi pada tahun ini, termasuk peluang masuk dalam nominasi penilaian TPAKD tingkat regional Kalimantan.
“Ada peningkatan terkait realisasi capaian TPAKD Kubu Raya. Insyaallah tahun 2026 ini kita sedang menyiapkan data dukung yang saat ini masih dalam proses asistensi dan evaluasi. Mudah-mudahan kita bisa masuk nominasi untuk penilaian TPAKD Regional Kalimantan,” ujarnya optimistis.
Baca Juga : Raih WTP 12 Kali, Bupati Sujiwo Tekankan Tata Kelola Keuangan Harus Berdampak ke Masyarakat
Keberhasilan TPAKD Kubu Raya, lanjut Yusran, tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga.
Salah satu program utama yang terus diperkuat adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Langkah ini dinilai penting untuk membantu pelaku usaha berkembang dan memperkuat daya saing usaha lokal.
Tak hanya fokus pada pendampingan usaha, TPAKD Kubu Raya juga aktif turun langsung ke masyarakat melalui berbagai program edukasi keuangan terpadu. Upaya ini bertujuan agar masyarakat semakin memahami pengelolaan keuangan sekaligus terhindar dari praktik keuangan ilegal.
Untuk mendukung target capaian hingga semester II tahun 2026, TPAKD Kubu Raya memprioritaskan tiga program strategis.
Pertama, pemutakhiran data, yakni penyusunan basis data yang lebih akurat agar penyaluran program keuangan dapat berjalan tepat sasaran.
Kedua, perluasan akses melalui Laku Pandai, yaitu layanan perbankan tanpa kantor yang dirancang untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dan desa terpencil.
Ketiga, penguatan program One Village One Product (OVOP) yang berfokus pada pengembangan produk unggulan desa melalui skema pembiayaan terintegrasi guna mendorong kemandirian ekonomi lokal.
Baca Juga : Bupati Sujiwo Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Generasi Muda
Rapat Pleno TPAKD yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menjadi forum penting dalam menyelaraskan program kerja seluruh kabupaten/kota dengan target pembangunan ekonomi provinsi.
Melalui sinergi antardaerah, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Insyaallah TPAKD Kabupaten Kubu Raya siap menyukseskan ini. Penilaian TPAKD Provinsi merupakan akumulasi dari kabupaten/kota, dan indikator-indikatornya sangat berkepentingan serta dibutuhkan langsung oleh masyarakat,” pungkas Yusran.
Sebagai informasi, TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan para pemangku kepentingan yang dibentuk untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan UMKM sekaligus melindungi masyarakat dari jerat investasi maupun pinjaman ilegal.*
