BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Persatuan Orang Melayu (POM) se-Kalimantan Barat yang digelar di Pendopo Gubernur, Sabtu (27/12/2025). Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya persatuan organisasi Melayu sebagai fondasi menjaga keharmonisan sosial dan kearifan budaya di tengah kemajemukan masyarakat Kalbar.
Rapim POM kali ini mengusung tema Sinergitas POM dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan dan Implementasi Hukum Adat Melayu di Kalimantan Barat serta dirangkaikan dengan pelantikan pengurus pusat Puan Melayu periode 2025–2030.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyoroti keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan Melayu di Kalimantan Barat, seperti POM, LPM, FKPM, hingga Bala Komando Melayu. Menurutnya, keberagaman organisasi harus menjadi kekuatan bersama, bukan justru memicu perpecahan akibat ego sektoral.
“Di Kalimantan Barat ini banyak organisasi Melayu. Saya berharap semuanya bisa bersatu padu. Jangan sampai kita terpecah karena ego masing-masing. Kalau banyak tetapi terpecah, itu tidak ada artinya,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan pesan filosofis agar masyarakat dan organisasi Melayu memiliki keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia mengibaratkan persatuan sebagai batu karang yang kokoh, bukan buih di lautan yang mudah terombang-ambing.
“Jangan menjadi buih di lautan. Jadilah seperti batu karang yang kuat dan tidak goyah meskipun diterpa ombak besar,” ujarnya.
Terkait implementasi hukum adat Melayu, Ria Norsan mengingatkan agar penerapannya dilakukan secara bijak dan edukatif. Ia menekankan bahwa hukum adat sejatinya berlaku di lingkungan internal suku dan tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak lain yang belum memahami nilai-nilai tersebut.
“Kita harus menjalankan hukum adat dengan adab yang baik, penuh kearifan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan suku lain,” jelasnya.
Baca Juga : Target Kepesertaan 61 Persen, Pemprov Kalbar Perkuat Sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan
Gubernur juga mendorong seluruh organisasi Melayu untuk tetap berada dalam satu payung besar Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) agar arah gerak, visi, dan perjuangan tetap selaras dalam menjaga marwah Melayu di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP POM Kalbar Agus Setiadi menyampaikan bahwa Rapim ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan kebijakan organisasi yang sejalan dengan Undang-Undang Kebudayaan. Fokus utama POM ke depan adalah menjaga marwah Melayu agar tetap satu tujuan dan sejalan dengan pembangunan daerah.
Wali Kota Pontianak Edi Kamtono yang turut hadir menilai bahwa identitas Kota Pontianak sangat erat dengan nilai dan adab Melayu. Ia berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat semakin memperkuat nilai-nilai luhur budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat.
Kegiatan Rapim POM ini turut dihadiri Sultan Pontianak Syarif Melvin Alkadrie, jajaran Forkopimda Kalimantan Barat, serta perwakilan tokoh lintas etnis dan agama, termasuk dari MABT, DAD, dan MUI Kalbar.*
Sumber :
MC Kalbar/InfoPublik.id
