BERIKABARNEWS l PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong penguatan sinergi fiskal antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta mempercepat pengelolaan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kemenkeu wilayah Kalbar di Pontianak, Senin (31/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan penerimaan pajak dan kepabeanan, percepatan penyaluran transfer ke daerah, hingga penguatan pengelolaan APBD.
Ria Norsan mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Pemprov Kalbar dan jajaran Kemenkeu. Menurutnya, koordinasi yang erat diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan selaras.
“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan Kemenkeu Kalbar. Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras. Ke depan, kita ingin terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran,” tegas Ria Norsan.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Turun ke Lapangan Tinjau Karhutla
Ria Norsan menilai pengelolaan keuangan daerah harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, kerja sama dengan Kemenkeu dinilai penting dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan kepabeanan.
Selain meningkatkan pendapatan, Pemprov Kalbar juga mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Percepatan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah dapat berjalan tanpa hambatan teknis akibat keterlambatan anggaran.
Pemprov Kalbar juga berharap pendampingan dari Kemenkeu dapat memperkuat tata kelola belanja daerah. Pengelolaan anggaran diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan efisien.
Baca Juga : Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Kalbar Jadi Harapan Baru Anak Keluarga Prasejahtera
Menurut Ria Norsan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk dana transfer dari pemerintah pusat, harus diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan serta kesehatan, hingga program intensif untuk pengentasan kemiskinan.
Melalui sinergi fiskal yang semakin kuat antara Pemprov Kalbar dan Kemenkeu, setiap kebijakan anggaran diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.*
