BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menemui mahasiswa Aliansi Kalbar Revolusi yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalbar, Jumat (23/10/2026).
Dalam dialog tersebut, keduanya mendengarkan berbagai aspirasi mahasiswa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga penegakan hukum.
Ria Norsan juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Ia menyebut pada Rabu (21/10/2026), dirinya memimpin rapat koordinasi bersama akademisi dan pakar gambut untuk membahas mitigasi karhutla, sekaligus berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN.
Sehari kemudian, Kamis (22/10/2026), ia bertolak ke Jakarta untuk menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai provinsi terbaik se-Kalimantan.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Raih TPAKD Award 2026 Terbaik se-Kalimantan
Dalam dialog itu, Ria Norsan menyampaikan perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan data pemantauan per 22 Oktober 2026, masih terdapat 22 titik api yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalbar terus berupaya mempercepat pemadaman di lapangan. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan dan petugas yang bekerja menangani karhutla.
Baca Juga : Atasi Kelangkaan BBM dan Pemadaman Listrik, Pemprov Kalbar Perkuat Sinergi Pertamina dan PLN
Menanggapi keluhan mahasiswa mengenai kelangkaan BBM dan gangguan pasokan listrik, Ria Norsan memastikan koordinasi dengan Pertamina dan PLN terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan layanan.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dugaan kekerasan atau pelanggaran hukum dalam aksi unjuk rasa, Ria Norsan menyatakan penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum agar diproses secara adil dan profesional.
Ia mengapresiasi aspirasi yang disampaikan Aliansi Kalbar Revolusi serta menegaskan keterbukaan pemerintah provinsi terhadap dialog yang santun dan damai.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan warga Kalimantan Barat.*
