BERIKABARNEWS l BEIRUT – Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah kelompok Hizbullah menolak proposal gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS). Penolakan itu muncul meski pemerintah Lebanon dan Israel sebelumnya disebut telah menyetujui kerangka perundingan yang dibahas di Washington.
Situasi di lapangan pun semakin memanas. Militer Israel dilaporkan terus menggencarkan serangan udara dan operasi darat di wilayah Lebanon Selatan pada Kamis (4/6/2026). Israel juga menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari kawasan tersebut dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Amerika Serikat mengusulkan draf gencatan senjata yang mewajibkan Hezbollah menghentikan serangan dan menarik seluruh pasukannya dari wilayah perbatasan Lebanon Selatan.
Namun, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, dengan tegas menolak kesepakatan tersebut. Ia menyebut perundingan yang digagas Washington sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat Lebanon.
“Perundingan ini tidak tahu malu. Deklarasi Washington hanyalah peta jalan untuk memusnahkan sebagian rakyat Lebanon dan memperbudak sisanya,” tegas Qassem dalam pernyataan tertulisnya.
Menurutnya, selama pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon Selatan, kelompok perlawanan akan tetap melanjutkan perlawanan bersenjata.
Qassem juga menegaskan bahwa wilayah Israel Utara tidak akan pernah aman selama desa-desa di Lebanon Selatan terus diserang dan dihancurkan.
Pernyataan serupa juga disampaikan Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran. Ia menegaskan bahwa syarat utama dari kubu perlawanan adalah penarikan penuh pasukan Israel ke posisi sebelum invasi dimulai.
Baca Juga : Timur Tengah Memanas, Rudal Iran ke Bahrain dan Kuwait Dicegat AS
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memastikan operasi militer di Lebanon Selatan akan terus berlangsung. Israel bahkan bersikeras mempertahankan zona keamanan di wilayah tersebut, termasuk kawasan Kastil Beaufort yang baru dikuasai akhir pekan lalu.
Katz menyebut operasi militer itu mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk menghancurkan infrastruktur kelompok bersenjata di kawasan perbatasan.
Akibat konflik yang terus meningkat, kondisi kemanusiaan di Lebanon semakin memburuk. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan sedikitnya lima orang tewas akibat serangan udara Israel di Kota Sohmor.
Selain itu, drone militer juga dilaporkan terus terbang di atas langit Beirut, memicu ketakutan warga sipil.
Otoritas Lebanon mencatat sekitar 1,2 juta warga terpaksa mengungsi akibat konflik berkepanjangan tersebut. Sementara itu, Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) mengonfirmasi seorang personelnya tewas di dekat Marjayoun setelah pos mereka terkena hantaman mortir.
Sebelum Hizbullah menyatakan penolakan, Presiden Lebanon Joseph Aoun sempat menyebut proposal dari Amerika Serikat sebagai peluang terakhir menuju perdamaian permanen.
Baca Juga : Dihantam Krisis Energi dan Kebijakan BOJ, Yen Jepang Terus Terpuruk
Dalam rancangan kesepakatan tersebut, Lebanon dan Israel sebenarnya sepakat membentuk pilot zone atau zona uji coba keamanan di Lebanon Selatan. Di kawasan itu, Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) akan memegang kendali penuh dan membersihkan wilayah dari kelompok bersenjata non-negara.
Namun, banyak pihak menilai proposal tersebut tidak seimbang karena tidak memuat kewajiban penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon Selatan.
Rencana gencatan senjata itu juga memicu perdebatan di internal pemerintahan Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyebut kesepakatan tersebut sebagai “kesalahan besar” dan meminta dilakukan pemungutan suara kabinet.
Ben-Gvir meragukan kemampuan militer Lebanon dalam memaksa Hizbullah mundur dari wilayah perbatasan. Tekanan politik itu membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali mendapat kritik dari kelompok sayap kanan di dalam pemerintahannya.*
Sumber :
Reuters
