BERIKABARNEWS l JAKARTA Pemerintah Indonesia meluncurkan Paket Ekonomi 2025 sebagai strategi menghadapi tantangan global, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Paket ini mencakup delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program khusus penyerapan tenaga kerja.
Program Akselerasi Tahun 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu fokus utama ialah program magang bagi fresh graduate yang bekerja sama dengan sektor industri. Target awalnya 20 ribu penerima manfaat dengan dukungan uang saku setara UMP selama enam bulan, didanai anggaran Rp198 miliar.
Selain itu, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) juga diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, untuk 552 ribu pekerja dengan total anggaran Rp120 miliar hingga akhir tahun 2025.
Pemerintah pun memperpanjang bantuan pangan 10 kilogram beras untuk Oktober–November 2025 senilai Rp7 triliun, serta memberikan subsidi iuran JKK dan JKM bagi pekerja non-upah seperti pengemudi online, sopir, kurir, dan tenaga logistik, mencakup 731 ribu pekerja.
Baca Juga : Indonesia Perkuat Peran BUMN Lewat Belt and Road Initiative
Dukungan Perumahan dan Program Padat Karya
Pemerintah menurunkan bunga kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI rate +5% menjadi +3% untuk pekerja, serta +4% untuk pengembang. Relaksasi SLIK Otoritas Jasa Keuangan juga diberlakukan, dengan target seribu unit rumah di 2025 dan 3 juta rumah secara bertahap.
Di sisi lain, program padat karya tunai dijalankan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan pada September–Desember 2025, menyasar 609 ribu pekerja dengan anggaran Rp5,3 triliun.
Reformasi Perizinan dan Deregulasi
Pemerintah juga mempercepat deregulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, mempermudah perizinan berbasis risiko lewat integrasi sistem antar-K/L, serta memperluas penerapan Online Single Submission (OSS). Targetnya mencakup 50 daerah di 2025 dan 300 daerah di 2026 dengan alokasi Rp3,5 miliar per daerah.
Program yang Dilanjutkan di 2026
Beberapa insentif yang akan diteruskan pada 2026 antara lain:
- PPh Final 0,5% untuk UMKM beromzet ≤ Rp4,8 miliar per tahun hingga 2029.
- PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata dengan anggaran Rp480 miliar.
- PPh 21 DTP industri padat karya (tekstil, alas kaki, furnitur, dll.) dengan target 1,7 juta pekerja dan dana Rp800 miliar.
- Diskon iuran JKK dan JKM diperluas untuk petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, dan PRT, menargetkan 9,9 juta pekerja.
Program Penyerapan Tenaga Kerja
Pemerintah juga menyiapkan beberapa program besar, seperti:
- Koperasi Desa Merah Putih untuk membentuk 80 ribu unit usaha baru dengan potensi 681 ribu tenaga kerja.
- Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa dengan target serapan 8.645 pekerja dan potensi 200 ribu lapangan kerja.
- Revitalisasi tambak Pantura seluas 20 ribu hektare, menyerap 168 ribu pekerja.
- Modernisasi kapal nelayan sebanyak 1.000 kapal, menciptakan 200 ribu lapangan kerja.
- Program perkebunan rakyat di 870 ribu hektare, menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru.
Menko Airlangga menegaskan bahwa seluruh program ini akan didukung paket penyerapan likuiditas dari Kementerian Keuangan dan tim akselerasi program prioritas lintas kementerian. *
Sumber : Ekon.go.id
