BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan dijalankan mulai tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/09/2025).

Airlangga menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas lapangan kerja.

Program Magang Bagi Lulusan Baru

Pemerintah akan membuka program magang untuk lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Sebanyak 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara akan ditempatkan di sektor industri dan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan.

“Anggarannya sudah disiapkan Rp198 miliar,” ujar Airlangga.

Perluasan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Pemerintah juga memperluas insentif PPh Pasal 21 DTP yang sebelumnya hanya diberikan pada sektor padat karya. Kini insentif tersebut mencakup sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552 ribu pekerja dan anggaran Rp120 miliar.

Baca Juga : Paket Ekonomi 2025 Dorong Pertumbuhan, Investasi, dan Lapangan Kerja

Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram

Program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram akan kembali dilanjutkan pada Oktober–November 2025 dan akan dievaluasi untuk Desember. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk program ini.

Perlindungan Sosial Pekerja Non-Upah

Sebanyak 731.361 pekerja non-upah seperti pengemudi transportasi daring, sopir, kurir, dan pekerja logistik akan mendapat subsidi 50% iuran JKK dan JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan anggaran Rp36 miliar.

“Termasuk santunan kematian 48 kali upah dan beasiswa Rp174 juta untuk dua anak,” kata Airlangga.

Dukungan Pembiayaan Perumahan Pekerja

Pemerintah menurunkan bunga kredit program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%. Target awalnya mencakup 1.000 penerima manfaat dengan dana Rp150 miliar, mendukung penyediaan 3 juta rumah.

Program Padat Karya Tunai

Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan pada September–Desember 2025. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat dengan total anggaran Rp5,3 triliun.

Percepatan Deregulasi RDTR dan OSS

Pemerintah akan mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial. Pemerintah menyiapkan Rp3,5 miliar per RDTR dengan total kebutuhan Rp1 triliun.

Pengembangan Ekosistem Gig Economy

Pemerintah juga memulai proyek percontohan pengembangan ekosistem Gig Economy dengan pembangunan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta. Proyek ini akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. *

Sumber : Setkab.go.id