BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebesar Rp2,188 triliun. Meski meningkat dibandingkan APBD 2026, sejumlah program pembangunan berpotensi ditunda atau dilaksanakan bertahap akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan rancangan tersebut dalam pidato penyampaian Raperda tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di DPRD Kota Pontianak, Jumat (23/10/2026).
Nilai RAPBD 2027 meningkat Rp95,826 miliar atau 4,58 persen dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp2,092 triliun.
Edi mengatakan, penyusunan anggaran tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Anggaran juga diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi dan transparansi,” ujarnya.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,113 triliun, naik Rp51,655 miliar atau 2,51 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,061 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,160 triliun. Angka tersebut meningkat Rp87,585 miliar atau 4,23 persen dibandingkan belanja daerah tahun sebelumnya sebesar Rp2,072 triliun.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp74,831 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp27,511 miliar.
Baca Juga : Pontianak Raih TPAKD Award 2026 Terbaik Tingkat Kota
Edi menjelaskan, struktur RAPBD 2027 masih perlu disesuaikan menyusul perubahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut memengaruhi ruang fiskal Pemkot Pontianak dan berpotensi menimbulkan defisit sebesar Rp43,304 miliar.
“Karena ada pengurangan dan penyesuaian transfer, beberapa program yang sebelumnya sudah kita rencanakan kemungkinan harus ditunda atau dilaksanakan secara bertahap,” katanya.
Penyesuaian anggaran tersebut akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Edi berharap pembahasan bersama DPRD berjalan lancar sehingga APBD 2027 dapat ditetapkan paling lambat akhir November 2026.
Selain keterbatasan fiskal, Edi menyebut kondisi ekonomi global, konflik internasional, perubahan cuaca, dan potensi bencana menjadi tantangan pembangunan pada 2027.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Pontianak juga bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita ini kota jasa dan perdagangan. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling menentukan, karena aktivitas ekonomi masyarakat banyak bergerak di sana,” ujarnya.
Baca Juga : HUT ke-255 Pontianak, Wako Edi Ajak Warga Wujudkan Kota Tangguh Bersahabat
Di sisi pembangunan perkotaan, Pemkot Pontianak masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kepadatan lalu lintas dan kemacetan, sampah, ketersediaan air bersih, drainase, sanitasi, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Menurut Edi, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Sebagai kota yang terus berkembang, persoalan-persoalan dasar seperti kemacetan, air bersih, drainase, sanitasi dan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Tetapi tentu kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Edi berharap kondisi ekonomi pada 2027 semakin membaik sehingga kapasitas fiskal daerah kembali menguat. Dengan demikian, program pembangunan yang sempat tertunda dapat dilanjutkan.
“Yang terpenting pembangunan tetap berjalan. Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal, kita tentukan prioritas, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian,” pungkasnya.*
