BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Perubahan signifikan dalam tata kelola dan kualitas layanan RS Yarsi Pontianak mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Rumah sakit ini dinilai berhasil bangkit dan kembali merebut kepercayaan masyarakat, ditandai dengan tingginya tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang kini mencapai 86 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyebut capaian tersebut sebagai indikator kuat keberhasilan transformasi manajemen RS Yarsi. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi), Rabu (14/1/2026).

“BOR 86 persen sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, rumah sakit dalam kondisi sangat padat dan perlu segera menyiapkan penambahan ruang rawat inap agar pelayanan tetap optimal,” ujar Harisson.

Tak hanya itu, Harisson juga menyoroti peningkatan signifikan pada indikator efisiensi pelayanan lainnya. Salah satunya adalah Turnover Interval (TOI), yakni waktu jeda pemanfaatan tempat tidur pasien.

Menurutnya, RS Yarsi sebelumnya sempat mengalami kondisi sulit dengan TOI mencapai 24 hari. Namun kini, di bawah kepemimpinan dr. Carlos, TOI berhasil ditekan drastis menjadi hanya 1,6 hari.

“Ini pencapaian luar biasa. Artinya, tempat tidur cepat terisi kembali dan pelayanan semakin efisien,” ungkapnya.

Sementara itu, rata-rata lama rawat inap atau Length of Stay (LOS) tercatat sekitar empat hari. Capaian ini mencerminkan kualitas penanganan medis yang semakin baik, sehingga pasien dapat pulih lebih cepat dan kembali beraktivitas.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga memberikan klarifikasi terkait posisinya di Yayasan Yarsi. Ia menjelaskan bahwa pengunduran dirinya secara administratif dari jabatan pembina yayasan dilakukan semata-mata untuk menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan, khususnya dalam penyaluran hibah pemerintah daerah.

“Saya ingin memastikan dukungan Pemprov Kalbar kepada Yarsi murni karena kinerja dan kepentingan masyarakat, bukan karena jabatan,” tegasnya.

Baca Juga : HUT ke-69 Pemprov Kalbar 2026: Tak Sekadar Seremonial, Fokus Layanan Warga

Meski demikian, Harisson mengakui tantangan besar yang dihadapi keuangan daerah pada 2026. Pemprov Kalbar harus menyesuaikan anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp522 miliar, yang berdampak pada efisiensi di berbagai sektor, termasuk hibah organisasi.

Kendati di tengah keterbatasan fiskal, ia tetap mendorong pengurus Yarsi untuk menjaga komunikasi dan optimisme demi keberlanjutan pelayanan kesehatan.

“Yarsi adalah lembaga sosial nirlaba yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya hadir dan mendukung, meski dengan kemampuan yang terbatas,” pungkas Harisson.

Dengan kinerja manajemen yang semakin sehat dan indikator pelayanan yang membaik, RS Yarsi Pontianak diharapkan terus berkembang sebagai rumah sakit andalan yang cepat, ramah, dan responsif bagi masyarakat Kalimantan Barat. *

Sumber :

MC Kalbar/InfoPublik.id