BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Memasuki usia ke-69 tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar menegaskan komitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Momentum ini dirayakan melalui kegiatan ramah tamah bersama jajaran Forkopimda dan para pemangku kepentingan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/1/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., H.H., menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah provinsi dalam lima tahun ke depan.
Salah satu fokus utama Pemprov Kalbar adalah peningkatan konektivitas antarwilayah. Saat ini, kondisi jalan provinsi dengan status mantap berada di angka 60 persen. Gubernur Ria Norsan menargetkan capaian tersebut meningkat hingga 80 persen dalam lima tahun ke depan.
“Pembangunan infrastruktur jalan terus kita lakukan secara masif di berbagai kabupaten dan kota. Dengan perencanaan yang matang, target jalan mantap 80 persen dapat kita capai dalam sisa empat tahun ke depan,” ujar Ria Norsan.
Pada tahun 2026, Pemprov Kalbar memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis Pesaguan–Kendawangan dengan panjang lebih dari 100 kilometer. Ruas ini dinilai memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertambangan bauksit dan pasir silika.
Selain itu, pembangunan juga difokuskan pada ruas jalan Teluk Batang–Sukadana serta Ketapang–Sukadana. Peningkatan akses ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar di Kabupaten Kayong Utara pada Agustus mendatang.
Baca Juga : HUT ke-69 Pemprov Kalbar, TP PKK Perkuat Ketahanan Keluarga
Optimalisasi SDA dan Inovasi Daerah
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan SDA di Kalbar harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Krisantus juga menilai kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebagai tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki. Kami berharap adanya regulasi yang mendukung agar daerah dapat lebih optimal memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Mengakhiri rangkaian kegiatan HUT ke-69 Pemprov Kalbar, Wakil Gubernur mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.
Momentum HUT ke-69 ini diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh jajaran pemerintah provinsi dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. *
