BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (27/3/2026).

Di hadapan 34 anggota dewan yang hadir, Ria Norsan membeberkan berbagai capaian strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2025.

Penyampaian LKPJ ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama yang disoroti adalah keberhasilan Pemprov Kalbar meraih 24 capaian nasional berupa penghargaan di berbagai sektor. Capaian tersebut mencerminkan kinerja positif pemerintah daerah dalam pembangunan, pelayanan publik, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan signifikan dan kini berada pada kategori “Sangat Baik”.

Baca Juga : Wagub Krisantus Apresiasi CU Keling Kumang, Aset Tembus Rp1,4 Triliun

Menurut Ria Norsan, hasil ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti bahwa kualitas pelayanan publik kita semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD, yang didukung oleh Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN), menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen dan sinergi antara kepala daerah dan DPRD, dengan dukungan perangkat daerah serta ASN,” tegasnya.

Sinergi tersebut juga dinilai berperan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat.

Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Perkuat Silaturahmi Idulfitri dengan Tokoh dan Forkopimda

Memasuki tahun anggaran berikutnya, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus menjaga kesinambungan pembangunan. Fokus diarahkan pada pembangunan berwawasan lingkungan serta penguatan kemandirian ekonomi daerah.

Melalui penyampaian LKPJ ini, diharapkan tercipta evaluasi yang konstruktif untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih adil dan demokratis, religius, sejahtera, serta berwawasan lingkungan.

Dengan semangat transparansi dan kolaborasi yang terus dijaga, Pemprov Kalbar optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.*