Harga Avtur Naik, Pemerintah Sesuaikan Tiket Pesawat dengan Subsidi PPN

Pesawat komersial di bandara sebagai ilustrasi kenaikan harga tiket akibat lonjakan avtur dan kebijakan subsidi PPN.

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah resmi menyesuaikan tarif tiket pesawat menyusul lonjakan harga avtur di pasar global. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge (FS) menjadi 38 persen.

Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan harga tiket di tingkat konsumen tetap terkendali, yakni hanya berkisar antara 9 hingga 13 persen. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan domestik.

“Kebijakan ini dirancang agar industri tetap berjalan, namun masyarakat juga tetap terlindungi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Penyesuaian fuel surcharge ini menggantikan tarif sebelumnya, yakni 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat baling-baling (propeller).

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah juga memberikan stimulus fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Program ini didukung anggaran sebesar Rp2,6 triliun selama dua bulan, atau sekitar Rp1,3 triliun per bulan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa penghapusan bea masuk suku cadang pesawat guna menekan biaya operasional maskapai.

Baca Juga : Stok Beras Nasional Tembus 4,5 Juta Ton

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa biaya avtur menyumbang hingga 40 persen dari total operasional maskapai.

Menurutnya, lonjakan harga energi global dipicu oleh kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu, sehingga berdampak pada industri penerbangan di berbagai negara.

“Fenomena ini terjadi secara global. Namun, pemerintah berupaya agar kenaikan harga tiket tetap terkendali,” jelasnya.

Dengan kombinasi penyesuaian tarif dan subsidi fiskal tersebut, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah di Indonesia tetap terjaga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.*

 

Sumber :

InfoPublik.id

Bongkar Skema Korupsi Tambang, Kejagung Seret Bos PT QSS

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kejaksaan Agung melalui Tim...

Kejaksaan Agung mengungkap skema korupsi tambang PT QSS di Kalimantan Barat dan menahan bos perusahaan.

9 Relawan WNI Global Sumud Flotilla Dibebaskan

BERIKABARNEWS l ISTANBUL – Sembilan warga negara Indonesia...

Sembilan relawan WNI Global Sumud Flotilla tiba di Istanbul setelah dibebaskan dari penahanan otoritas Israel.

Indonesia Desak Pembebasan 9 WNI di Gaza

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengupayakan...

Kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza sebelum dicegat militer Israel di Laut Mediterania.

RI Soroti Serangan Israel ke Kapal Bantuan di Mediterania

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama sembilan...

Ilustrasi kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang dicegat di perairan Laut Mediterania.

RI dan Rusia Serukan Diplomasi untuk Timur Tengah

BERIKABARNEWS l MOSKOW – Indonesia dan Rusia menyerukan...

Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Georgy Borisenko saat pertemuan diplomatik di Moskow membahas konflik Timur Tengah.

Negara Kantongi Rp10,2 Triliun dari Penertiban Hutan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah berhasil mengantongi penerimaan...

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil penertiban kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung RI Jakarta.

berita terkini