Harga Avtur Naik, Pemerintah Sesuaikan Tiket Pesawat dengan Subsidi PPN

Pesawat komersial di bandara sebagai ilustrasi kenaikan harga tiket akibat lonjakan avtur dan kebijakan subsidi PPN.

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah resmi menyesuaikan tarif tiket pesawat menyusul lonjakan harga avtur di pasar global. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge (FS) menjadi 38 persen.

Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan harga tiket di tingkat konsumen tetap terkendali, yakni hanya berkisar antara 9 hingga 13 persen. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan domestik.

“Kebijakan ini dirancang agar industri tetap berjalan, namun masyarakat juga tetap terlindungi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Penyesuaian fuel surcharge ini menggantikan tarif sebelumnya, yakni 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat baling-baling (propeller).

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah juga memberikan stimulus fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Program ini didukung anggaran sebesar Rp2,6 triliun selama dua bulan, atau sekitar Rp1,3 triliun per bulan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa penghapusan bea masuk suku cadang pesawat guna menekan biaya operasional maskapai.

Baca Juga : Stok Beras Nasional Tembus 4,5 Juta Ton

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa biaya avtur menyumbang hingga 40 persen dari total operasional maskapai.

Menurutnya, lonjakan harga energi global dipicu oleh kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu, sehingga berdampak pada industri penerbangan di berbagai negara.

“Fenomena ini terjadi secara global. Namun, pemerintah berupaya agar kenaikan harga tiket tetap terkendali,” jelasnya.

Dengan kombinasi penyesuaian tarif dan subsidi fiskal tersebut, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah di Indonesia tetap terjaga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.*

 

Sumber :

InfoPublik.id

Panglima Jilah Temui Prabowo, Karhutla Kalbar Jadi Pembahasan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima...

Panglima Jilah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka membahas penanganan karhutla Kalbar. (Foto: BPMI Setpres)

Gerhana Bulan 28 Agustus 2026 Tak Terlihat di Indonesia, Ini Penjelasan BMKG

BERIKABARNEWS l – Gerhana Bulan Sebagian akan menghiasi...

Ilustrasi Gerhana Bulan Sebagian yang berlangsung pada 28 Agustus 2026. (Foto: Ilustrasi Gerhana Bulan Sebagian yang berlangsung pada 28 Agustus 2026.)

Akun WhatsApp Diblokir Mendadak, Meta Akui Ada Kesalahan Sistem

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Meta, perusahaan induk WhatsApp,...

Ilustrasi - Perwakilan WhatsApp dan Kemkomdigi membahas pemblokiran akun WhatsApp di Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Foto: unsplash.com/@brett_jordan)

Karhutla Kalbar, Polri Kirim 200 Tabung Oksigen dan Peralatan Pemadaman

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Polri mengirim bantuan logistik...

Polri mengirim bantuan peralatan dan logistik untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat. (Dok. Polri)

Viral Rekening Donasi Diblokir, Logo Mandiri di Gedung Thamrin Mendadak Dicopot

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Logo “Mandiri” di fasad...

Logo Mandiri dicopot dari Gedung Bank Mandiri di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. (Foto : threads.com/@jeff_deo)

Polri Ungkap 89 Kasus Karhutla, 72 Orang Jadi Tersangka

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Polri mengungkap 89 kasus...

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penanganan kasus karhutla 2026. (Foto: Polri)

berita terkini