BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama sembilan negara lainnya mengecam keras aksi militer Israel yang mencegat dan menyerang armada kapal kemanusiaan sipil Global Sumud Flotilla di perairan timur Siprus, Senin (18/5/2026). Insiden tersebut kembali meningkatkan ketegangan di kawasan Laut Mediterania.
Pernyataan bersama itu disampaikan oleh sepuluh Menteri Luar Negeri (Menlu) dari berbagai negara yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta prinsip kebebasan navigasi laut.
Sikap tegas ini datang dari koalisi sepuluh negara, yaitu Indonesia, Turkiye, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. Mereka menyerukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan berbagai tindakan yang dinilai melanggar hukum terhadap misi kemanusiaan sipil.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI, para Menlu menegaskan bahwa serangan terhadap kapal sipil dan aktivis kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
“Kami mengecam berlanjutnya tindakan permusuhan yang menargetkan kapal-kapal sipil dan aktivis kemanusiaan. Serangan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” demikian pernyataan tersebut, Selasa (19/5/2026).
Para Menlu juga menuntut pembebasan segera seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan serta jaminan perlindungan terhadap hak dan martabat mereka di tengah situasi yang memanas.
Baca Juga : RI dan Rusia Serukan Diplomasi untuk Timur Tengah
Berdasarkan laporan di lapangan, sedikitnya sepuluh kapal dari armada Global Sumud Flotilla telah dicegat oleh militer Israel. Sejumlah kapal yang disebutkan antara lain “Amanda”, “Barbaros”, “Josef”, dan “Blue Toys”.
Insiden ini menjadi perhatian serius Indonesia karena terdapat warga negara Indonesia (WNI) di dalam salah satu kapal yang dicegat.
Satu WNI dilaporkan berada di kapal “Josef” saat insiden terjadi. Selain itu, pemerintah juga terus memantau kondisi jurnalis Indonesia, Bambang Noroyono dari Republika, yang berada dalam armada kemanusiaan tersebut.
Baca Juga : Negara Kantongi Rp10,2 Triliun dari Penertiban Hutan
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI bergerak cepat melakukan koordinasi dengan perwakilan diplomatik di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa langkah antisipatif dan rencana kontingensi telah disiapkan untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia.
“Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk memastikan perlindungan serta proses pemulangan WNI,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa situasi di lapangan masih sangat dinamis, namun prioritas utama pemerintah adalah keselamatan WNI serta kesiapan skema evakuasi bagi warga negara yang terdampak insiden tersebut.*
Sumber :
Kemlu
