BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat strategi pengembangan ekonomi daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, saat menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Forum nasional yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu menjadi wadah sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Melalui agenda tersebut, Pemprov Kalbar menegaskan kesiapannya mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.

Harisson mengatakan, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat, terutama akibat menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, harus dijawab dengan langkah inovatif dan strategi baru agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.

“Di tengah kondisi fiskal saat ini, termasuk adanya penurunan dana transfer ke daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus terus berinovasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, salah satu langkah yang menjadi fokus Pemprov Kalbar adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan potensi lokal dan kolaborasi dengan sektor perbankan serta jasa keuangan.

Baca Juga : PGD Naik Dango ke-19 Sambas, Wagub Krisantus Tekankan Kemandirian dan Pelestarian Budaya Dayak

Menurut Harisson, Kalimantan Barat memiliki banyak sektor strategis yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru. Mulai dari sektor agraris, maritim, hingga pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk lokal.

Di sektor agraris dan maritim, Pemprov Kalbar terus mendorong optimalisasi pertanian, perkebunan, serta perikanan yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat.

Sementara di sektor pariwisata, pemerintah daerah berupaya mengembangkan destinasi wisata potensial agar mampu menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga : Pemprov Kalbar Bantu Rp1 Miliar untuk Pembangunan Aula Paroki Sambas

Selain itu, penguatan UMKM lokal juga menjadi perhatian utama. Pemprov Kalbar menilai pemberdayaan pelaku usaha kecil berbasis produk unggulan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Harisson menambahkan, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan pemerintah secara sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha agar pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi tersebut, Pemprov Kalbar optimistis pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.*