BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan.
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Sekda Harisson menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain membahas laporan pertanggungjawaban anggaran, forum tersebut juga menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk menjelaskan perubahan regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah agar aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan produktif.
Harisson menegaskan, penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu fokus utama Pemprov Kalbar di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika fiskal nasional yang terus berkembang.
Menurutnya, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
“Di tengah dinamika perekonomian dan tantangan fiskal yang ada, kami terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah berbasis digital,” ujarnya.
Baca Juga : Sekda Kalbar Dorong ASN Adaptif dan Humanis Hadapi Era Digital
Transformasi layanan berbasis digital menjadi salah satu strategi utama yang kini terus diperkuat. Selain mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, digitalisasi juga dinilai mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Pemprov Kalbar menilai digitalisasi sistem pendapatan akan mendorong efisiensi administrasi sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran yang lebih efektif selama 2025 disebut mulai menunjukkan hasil positif terhadap sejumlah indikator pembangunan daerah.
Harisson mengungkapkan, beberapa capaian makro pembangunan menunjukkan tren yang menggembirakan, termasuk penurunan angka kemiskinan, perbaikan prevalensi stunting, hingga menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari efektivitas program sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas intervensi kesehatan di berbagai daerah.
Program jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal disebut mulai memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, sementara kolaborasi lintas sektor membantu menekan kasus stunting di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan di HUT Maju Tresno: Budaya Adalah Tuntunan, Bukan Sekadar Tontonan
Selain itu, pembukaan lapangan kerja baru dan berbagai program pelatihan vokasi juga dinilai berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Menutup penyampaiannya, Harisson menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD menjadi fondasi penting dalam melahirkan kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang solid, Pemprov Kalbar optimistis pembangunan daerah akan terus bergerak menuju Kalimantan Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.*
