BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menekankan pentingnya penerapan birokrasi yang agile atau lincah dalam pelayanan publik saat membuka Rapat Kerja (Raker) Lurah se-Kalimantan Barat di Aula Garuda, Selasa (23/6/2026).
Menurut Ria Norsan, aparatur kelurahan sebagai garda terdepan pemerintahan harus mampu bekerja lebih adaptif dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menilai pola kerja birokrasi yang terlalu kaku sudah tidak lagi relevan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
“Birokrasi hari ini dituntut lebih cepat, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Lurah harus hadir sebagai problem solver di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, lurah memegang peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga sehari-hari. Karena itu, kemampuan kepemimpinan, kepekaan sosial, serta kecepatan dalam mengambil keputusan menjadi hal yang sangat penting.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Perkuat Transparansi Keuangan dan Genjot PAD Berbasis Digital
Ria Norsan juga menyoroti persoalan komunikasi yang masih menjadi hambatan dalam penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang tidak berjalan efektif antara kelurahan dan warga sering memperlambat penanganan masalah di lapangan.
“Jika lurah mampu bekerja dengan integritas, membangun komunikasi yang baik, dan menghadirkan inovasi, maka berbagai persoalan di akar rumput dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Dalam era transformasi digital, Ria Norsan menilai birokrasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan sistem administratif dan prosedural semata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong percepatan digitalisasi pelayanan hingga ke tingkat kelurahan.
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Baca Juga : Harisson Tegaskan Reformasi Birokrasi Kalbar Bukan Sekadar Urusan Dokumen
Untuk mewujudkan kelurahan yang modern, Ria Norsan menekankan tiga pilar utama yang perlu diterapkan seluruh lurah di Kalbar. Pertama, inovasi layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pengurusan administrasi warga. Kedua, kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, hingga aparat keamanan. Ketiga, respons cepat terhadap berbagai aduan dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Raker Lurah se-Kalimantan Barat ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarwilayah.
Dengan mengedepankan integritas, semangat gotong royong, dan pemanfaatan teknologi, kelurahan di seluruh Kalimantan Barat diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pelayanan publik yang profesional, modern, dan terpercaya.
Transformasi birokrasi yang agile tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.*
