BERIKABARNEWS l JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengusulkan adanya skema Dana Bagi Hasil (DBH) khusus bagi daerah penghasil kelapa sawit. Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo 2026 bertema “Sawit untuk Rakyat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dalam forum yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus itu, Ria Norsan menegaskan bahwa industri kelapa sawit telah menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Karena itu, menurutnya, daerah yang menjadi sentra produksi sawit juga harus memperoleh manfaat yang lebih besar melalui pembagian pendapatan yang adil.
Pada kesempatan tersebut, Ria Norsan mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan alokasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp100 untuk setiap satu kilogram Tandan Buah Segar (TBS) yang diproduksi di daerah penghasil sawit.
Menurutnya, nilai tersebut memang terlihat kecil jika dihitung per kilogram. Namun, dengan besarnya volume produksi sawit nasional, dana yang diterima daerah akan cukup signifikan untuk mendukung pembangunan.
“Tadi kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” ujar Ria Norsan.
Ia menilai tambahan DBH tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung program pembangunan di daerah penghasil sawit, termasuk Kalimantan Barat.
Baca Juga : Anugerah Adinata Syariah 2026: Kalbar Borong Penghargaan, Wakaf Jadi Terbaik
Selain mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil, Ria Norsan juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung hilirisasi industri sawit yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan sektor sawit tidak hanya harus berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan serta kesejahteraan petani.
Ia berharap kebijakan pemerintah ke depan mampu menciptakan tata kelola industri sawit yang lebih baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, khususnya di daerah penghasil.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Kalbar Dukung Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 menjadi forum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan industri sawit nasional, mulai dari penyempurnaan regulasi hingga penguatan tata kelola sektor perkebunan.
Ria Norsan berharap sinergi yang terjalin melalui forum tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pembangunan daerah penghasil juga perlu menjadi perhatian agar manfaat industri sawit dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan.*
