BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 dalam rangkaian Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemkot Pontianak dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Digitalisasi diterapkan, antara lain, dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara perangkat daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pihak yang mendukung transformasi layanan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat digitalisasi. Tujuannya bukan sekadar mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana layanan kepada masyarakat menjadi semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Edi.
Baca Juga : Sekda Pontianak Tekankan Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi Berbasis HAM
Salah satu inovasi yang dikembangkan Pemkot Pontianak adalah Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi atau e-Ponti.
Platform tersebut memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi melakukan pelaporan serta pembayaran secara digital. Dengan sistem ini, masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor pelayanan untuk menyelesaikan kewajibannya.
“Melalui e-Ponti, kita ingin masyarakat semakin mudah membayar pajak dan retribusi. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendapatkan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih tertib dan transparan,” katanya.
e-Ponti telah digunakan untuk mendukung sejumlah jenis pajak daerah. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pemkot Pontianak juga terus memperluas penggunaan QRIS dan berbagai kanal pembayaran digital lainnya dalam transaksi pemerintah daerah.
Salah satu pengembangan terbaru adalah penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran PBB yang telah terintegrasi dengan e-Ponti. Melalui sistem tersebut, wajib pajak dapat membayar PBB dengan memindai kode QR menggunakan telepon genggam tanpa harus mengantre di loket pembayaran.
Baca Juga : Wali Kota Pontianak Tinjau Sekolah Rakyat, Pastikan Kesehatan Siswa
Menurut Edi, digitalisasi transaksi juga menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi transaksi tunai sekaligus memperkuat akuntabilitas penerimaan daerah.
“Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara digital, semakin mudah kita melakukan pencatatan dan pengawasan. Masyarakat mendapat kemudahan, pemerintah juga bisa meningkatkan transparansi,” ujarnya.
Transformasi digital di lingkungan Pemkot Pontianak akan terus diperluas. Penerapannya tidak hanya menyasar sektor pajak, tetapi juga berbagai jenis retribusi dan pelayanan publik.
Pada 2025, Pemkot Pontianak telah menerapkan pembayaran digital di sejumlah layanan. Di antaranya parkir Alun-Alun Kapuas, fasilitas olahraga, rumah potong hewan, hingga yang terbaru di Pelabuhan Seng Hie.
Edi berharap penghargaan TP2DD Terbaik 2026 dapat menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi sekaligus memperluas ekosistem transaksi digital di Kota Pontianak.
“Yang terpenting adalah keberlanjutannya. Digitalisasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya.*
