BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kolaborasi dalam strategi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam Dialog Interaktif TVRI Kalbar bertema “Sinergi Pencegahan Korupsi Melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”, Rabu (15/10/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa Pemprov Kalbar memberikan dukungan penuh terhadap PAKSI sebagai mitra strategis KPK dalam mewujudkan birokrasi yang bersih.

“Penyuluh Antikorupsi dipandang sebagai mitra strategis KPK dan agen perubahan yang membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Harisson.

Pendidikan Integritas dan MCP 111 Indikator

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kalbar secara konsisten menyisipkan pendidikan antikorupsi dalam setiap pelatihan aparatur negara, baik struktural maupun fungsional.

Harisson menjelaskan, sistem pemerintahan di Kalbar kini diawasi secara transparan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK RI. Versi terbaru MCP memiliki 111 indikator dan 16 sasaran pencegahan korupsi tahun 2025.

Semua proses pemerintahan seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan internal telah terintegrasi dengan MCP dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Informasi pengadaan juga telah dibuka ke publik melalui SiRUP.

Baca Juga : Wagub Kalbar Dorong Akuntabilitas dalam Exit dan Entry Meeting BPK

KPK Apresiasi Komitmen Kalbar

Kepala Satuan Tugas Sertidaya KPK RI, Sugiarto, mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar yang melibatkan PAKSI dalam pencegahan korupsi.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Penyuluh Antikorupsi merupakan contoh nyata pendekatan pencegahan yang efektif. PAKSI berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada ASN dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi gerakan bersama melalui pendidikan, kolaborasi, dan pembentukan ekosistem integritas lintas sektor.

Dialog ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pencegahan Korupsi Kalbar-KPK serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kalimantan Barat. *

MC Kalbar/InfoPublik.id