BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan TANJAK Kalbar.
Kerja sama bertajuk “Membangun SDM Berintegritas untuk Negeri” ini digelar pada Kamis (5/3/2026) sebagai upaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan aparatur pemerintah di Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong budaya kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel dalam pelayanan publik.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si, menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan ASN yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya.
“Penguatan nilai integritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Kalbar dan Sarawak Perkuat Kerja Sama Keamanan Pangan Lintas Batas
Melalui sinergi dengan KPK dan TANJAK Kalbar, berbagai program edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan korupsi akan diberikan kepada para ASN di Kalimantan Barat.
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai bahaya dan dampak korupsi, sekaligus mendorong mereka menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik penyimpangan di lingkungan kerja.
Selain itu, penguatan karakter dan etika kerja juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya birokrasi yang transparan dan bertanggung jawab.
Upaya membangun sumber daya manusia yang berintegritas dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi pemerintahan. Dengan birokrasi yang sehat dan aparatur yang jujur, pelayanan publik diharapkan semakin berkualitas.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat budaya kerja berintegritas di lingkungan ASN sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih di Kalimantan Barat.*
