BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melantik Hendra, S.Sos. sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak musim kemarau di Kalimantan Barat.
Ria Norsan meminta Pj Sekda segera memperkuat koordinasi antarinstansi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Menurutnya, Sekda memiliki posisi strategis dalam menggerakkan pemerintahan, menyatukan berbagai sektor, sekaligus memastikan kebijakan daerah berjalan secara efektif.
“Tugas seorang Sekda bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan di atas kertas, melainkan dituntut untuk menjadi penggerak, pemersatu, serta pelindung bagi masyarakat Kalimantan Barat,” kata Ria Norsan.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Salurkan Bantuan Karhutla untuk 4 Kabupaten
Ria Norsan menekankan pentingnya memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih dan pasokan pangan.
Hal tersebut dinilai penting untuk diantisipasi seiring kondisi kemarau dan potensi bencana karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar.
Karena itu, Pj Sekda diharapkan dapat mempercepat koordinasi lintas sektor agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.
Pj Sekda Kalbar Hendra menyatakan siap menindaklanjuti arahan Gubernur, khususnya terkait penanganan bencana daerah.
Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni memperkuat konsolidasi dengan instansi teknis seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Sosial (Dinsos).
Baca juga : Kabut Asap Pekat, Satgas Karhutla Kalbar Gencarkan Water Bombing
Koordinasi juga akan diintensifkan dengan pemerintah daerah yang dinilai rawan terdampak bencana, termasuk Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
Selain koordinasi, dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) juga akan dioptimalkan untuk mendukung operasional penanganan karhutla.
Penggunaan BTT diarahkan agar kebutuhan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara efektif, fleksibel, dan tepat sasaran.
Melalui kepemimpinan administrasi yang baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalbar.*
