BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kemarau panjang yang melanda Kota Pontianak dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampaknya mulai dirasakan dari kualitas udara akibat karhutla, ketersediaan air bersih karena intrusi air asin, kesehatan warga, hingga harga kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pontianak memperkuat respons di sejumlah sektor. Langkah penanganan dan pembenahan dibahas dalam rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak yang dipimpin Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (28/9/2026).
Edi mengatakan dampak kemarau dan karhutla menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi persoalan yang muncul di masyarakat.
“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujar Edi.
Menurutnya, kondisi alam yang berlangsung cukup panjang membuat dampaknya meluas ke berbagai layanan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun diminta lebih cepat membaca perubahan situasi agar persoalan dapat ditangani sebelum berkembang.
“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respon, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.
Baca Juga : Mulai 28 September 2026, Sekolah di Pontianak Kembali Tatap Muka
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Pemkot Pontianak. Kemarau panjang memengaruhi kondisi sumber air baku sehingga pemerintah mencari sumber alternatif, termasuk hingga Desa Biong, Kabupaten Kubu Raya.
“Kemarin kita sudah cek beberapa lokasi yang berpotensi menyediakan air baku,” papar Edi.
PDAM juga diminta segera memfungsikan lima pompa yang berada di Penepat. Pengoperasian pompa tersebut diperlukan untuk mengetahui kapasitas sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan air baku Kota Pontianak.
Sementara itu, distribusi air bersih kepada masyarakat tetap dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan. Camat dan lurah diminta memantau kondisi wilayah masing-masing serta berkoordinasi apabila terdapat kebutuhan distribusi air.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta memperkuat respons terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan asap maupun dampak penggunaan air asin.
Dinas Lingkungan Hidup juga diarahkan memastikan informasi kualitas udara disampaikan kepada masyarakat secara tepat dan terukur.
“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” imbuh Edi.
Dampak kemarau terhadap kebutuhan ekonomi warga juga menjadi perhatian. Pemkot Pontianak menyiapkan agenda pasar murah yang akan digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day.
Sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk sayur-mayur, akan disediakan untuk membantu menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga.
“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” sebutnya.
Baca Juga : Wako Edi Resmikan RS Mata Ayani, Dorong Pontianak Jadi Pusat Layanan Kesehatan
Respons Pemkot Pontianak tidak hanya diarahkan pada dampak kemarau yang sedang berlangsung. Kesiapan menghadapi perubahan kondisi alam berikutnya juga menjadi perhatian.
Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah diminta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik menjelang musim penghujan dan potensi air pasang pada akhir tahun.
Pengawasan terhadap pembangunan dan proyek di wilayah Kota Pontianak juga diperkuat agar pelaksanaannya tidak mengganggu fungsi drainase, akses masyarakat maupun kondisi lingkungan.
Penataan jaringan utilitas turut menjadi perhatian, terutama kabel internet yang masih ditemukan tidak tertata dengan baik.
Edi juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan akuntabilitas.
“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.
Menurut Edi, penanganan dampak perubahan kondisi lingkungan membutuhkan kerja bersama. Perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan dan masyarakat perlu terlibat dalam menjaga kondisi kota.
Program Indonesia ASRI juga akan terus digiatkan melalui berbagai aksi nyata untuk menjaga kebersihan, lingkungan dan kualitas ruang kota.
“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkasnya.*
