BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mengambil langkah tegas terhadap perusahaan sawit yang diduga memainkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pihaknya telah mengantongi data sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit yang diduga menekan harga TBS secara tidak wajar.
Langkah ini diambil setelah pemerintah menemukan adanya penurunan harga TBS di sejumlah daerah, meski harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia justru mengalami kenaikan. Selain itu, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dinilai seharusnya ikut mendongkrak harga sawit petani.
Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, Senin (8/6/2026), Mentan Amran menegaskan pemerintah akan melindungi kepentingan jutaan petani sawit di Indonesia.
“Perintah Bapak Presiden jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula. Bahkan seharusnya berpotensi naik karena harga CPO dunia meningkat dan nilai tukar dolar menguat. Tidak ada alasan harga TBS justru turun,” ujar Amran yang dikutip dari InfoPublik..
Menurutnya, sekitar 15 juta petani sawit nasional menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit sehingga pemerintah tidak ingin ada praktik yang merugikan petani.
Baca Juga : KPK Seret Pejabat Tinggi Imigrasi dalam Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA
Kementan mencatat dari sekitar 1.900 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, terdapat ratusan perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi pasar. Data tersebut kini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah juga menggandeng Satgas Pangan Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna menyelidiki kemungkinan adanya praktik kartel dalam penentuan harga TBS.
Pelibatan aparat kepolisian dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus di 25 provinsi agar proses pemeriksaan perusahaan sawit bisa berjalan lebih cepat di daerah.
Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Ade Simanjuntak menegaskan pihaknya siap menindak tegas perusahaan yang terbukti merugikan petani maupun melanggar aturan persaingan usaha.
“Jika ditemukan pelanggaran yang merugikan petani dan merusak iklim usaha, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Baca Juga : Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi MBG, Eks Kepala BGN Jadi Tersangka
Langkah tegas pemerintah disebut mulai memberikan dampak di lapangan. Kementan melaporkan sebagian perusahaan sawit mulai menyesuaikan kembali harga pembelian TBS petani.
Mentan Amran menyebut sekitar 70 persen harga TBS yang sebelumnya turun kini mulai bergerak naik menuju harga normal.
Pemerintah berharap pengawasan ini mampu menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat, transparan, dan adil, sehingga petani tetap memperoleh haknya tanpa mengganggu keberlangsungan industri sawit nasional.**
