BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson mendorong seluruh perangkat daerah menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalbar.
Hal tersebut disampaikan Harisson saat membuka Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Urusan PPPA–PPKB Tahun 2026 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (10/2/2026).
Harisson menegaskan, pengarusutamaan gender (PUG) tidak boleh dipandang sebagai program sektoral semata. PUG harus menjadi strategi pembangunan yang terintegrasi dalam setiap kebijakan dan tahapan pembangunan daerah.
“Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan, bukan sekadar program pelengkap. Ini harus masuk dalam setiap kebijakan agar pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kesetaraan gender menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. Namun, Harisson mengakui tantangan Kalbar masih cukup besar. Berdasarkan data 2024, IKG Kalbar berada di angka 0,493, masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional 0,421.
Sejumlah indikator IKG menjadi perhatian serius, di antaranya kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), serta masih tingginya angka pernikahan usia dini. Menurut Harisson, salah satu fokus utama adalah memastikan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan untuk menekan AKI, terutama di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis dan sarana kesehatan.
Ia juga menyoroti persoalan klasik tiga keterlambatan dalam persalinan, yakni terlambat mengenali risiko, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan layanan kesehatan. Masalah ini dinilai perlu ditangani secara serius dan terukur.
“Rakor ini jangan berhenti pada dokumen perencanaan. Harus ada hasil nyata dengan indikator outcome, manfaat, dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Menkop Resmikan TORASERA di Kubu Raya, UMKM Lokal Didorong Bangkit
Pengukuhan Forum PUSPA 2026–2028
Sebelum membuka rakor, Harisson turut mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Kalbar Masa Bhakti 2026–2028. Forum ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat dan mendorong percepatan penurunan IKG.
“Kami berharap Forum PUSPA dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta menjadi motor penggerak penurunan ketimpangan gender di Kalbar,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, Pemprov Kalbar optimistis upaya penguatan kesetaraan gender dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan ke depan.*
Sumber :
MC Kalbar
