BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya perluasan inklusi keuangan sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikannya saat mempresentasikan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalbar pada Virtual Assessment TPAKD Award 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (29/7/2026).
Presentasi berlangsung di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar dan dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalbar Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar Heronimus Hero, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah instansi terkait.
Ria Norsan menjelaskan, TPAKD Kalbar yang dibentuk sejak 2018 telah terbentuk di seluruh 14 kabupaten/kota sejak 2022. Keberadaan TPAKD menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.
Menurutnya, perluasan inklusi keuangan menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya dengan meningkatkan akses pembiayaan bagi lebih dari 225 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal,” ujar Ria Norsan.
Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Minta Kepala Daerah Perkuat Dukungan untuk Program PKK
Ia memaparkan, penguatan akses keuangan turut didukung oleh capaian indikator pembangunan Kalbar pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 72,09, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, tingkat kemiskinan 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, serta inflasi daerah tetap terkendali di angka 1,85 persen.
Selain itu, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan Kalbar mencapai 51,95 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen.
Untuk memperluas manfaat layanan keuangan, TPAKD Kalbar menjalankan delapan program prioritas, di antaranya pemberdayaan UMKM, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan akses layanan keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Baca Juga : Sidang SOSEK MALINDO ke-39 Perkuat Kerja Sama Kalbar-Sarawak
Ria Norsan optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan akan semakin memperkuat ekonomi Kalimantan Barat melalui peningkatan inklusi keuangan yang berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang semakin kuat bersama OJK dan industri jasa keuangan, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.*
