BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pontianak.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan SAKIP di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, capaian nilai SAKIP Kota Pontianak yang telah berada pada level BB atau kategori sangat baik sejak 2017 menjadi fondasi yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.
“Nilai BB yang kita capai harus dipertahankan. Ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi tetap perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Edi menegaskan bahwa SAKIP tidak hanya berorientasi pada nilai administratif, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut, tingkat tertinggi dalam penilaian SAKIP adalah AA, yang dapat dicapai melalui kinerja yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Pontianak dihadapkan pada tantangan besar, terutama meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Kita harus mampu bekerja lebih profesional, efektif, dan efisien, apalagi di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga : Rawat Nilai Perjuangan, Pemkot Pontianak Dorong Pembangunan Museum Sejarah
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan anggaran, penempatan program, hingga aspek pengawasan dan evaluasi.
“Hasil evaluasi menunjukkan masih ada kendala dalam monitoring dan koordinasi antar perangkat daerah. Ini harus kita benahi bersama,” ungkapnya.
Meski demikian, Edi optimistis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi jika seluruh aparatur sipil negara (ASN) mampu bekerja lebih solid dan berkomitmen terhadap perbaikan.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan koordinasi, inovasi, serta disiplin dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
Dengan penguatan SAKIP, diharapkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi, dapat semakin optimal.*
